Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 934 hoaks terkait politik pada periode Januari-September 2023. Angka inipun diprediksi akan meningkat drastis mengingat kampanye politik yang sudah dimulai.
Ketua Komite Media Sosial Mafindo Silma Agbas mengatakan pada periode 1-15 November, sudah ditemukan sekitar 49 hoaks terkait politik, walaupun hoaks terkait Palestina dan Israel masih mendominasi. Namun, berkaca dari kampanye 2019, ada 133 hoaks yang ditemukan terkait pasangan calon Jokowi-Ma’ruf dan 93 hoaks terkait Prabowo dan Sandiaga Uno.
“Makanya kita dari Mafindo berharap sekali masyarakat aware tentang preventing ini, jadi mereka ilmunya edukasi soal pemilu juga dapat, jadi ketika kampanye start ari ini, mereka sudah aware terhadap hoaks-hoaks yang masuk,” ujar Silma pada paparannya di Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Silma mengatakan saat ini hoaks yang ditemukan bukan hanya terkait pasangan calon, melainkan juga tentang pelaksanaan pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, hoaks yang ditemukan kebanyakan berupa video dengan teks.
Menurut data dari Mafindo, dari 49 konten hoaks pada bulan November, 12 konten di antaranya membahas terkait kandidat ataupun potensi kandidat, 1 konten terkait TNI, 3 konten terkait pemerintah pusat, 2 konten terkait kandidat ataupun kandidat potensial + kategori lainnya, dan 1 konten terkait pemerintah pusat + kategori lainnya.
“Hoaks tentang kandidat kebanyakan tentang pencalonan dan dukungan politik, tetapi ada beberapa hoaks yang menyerang kandidat dengan isu SARA, kriminalitas, kecurangan pemilu, atau karakter/gaya hidup negatif,” tulis laporan tersebut.
Adapun sasaran hoaks terbanyak adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 2 hoaks positif dan 3 hoaks negatif. Kemudian, ada Ganjar Pranowo dan Prabowo yang masing-masing disasar 4 konten hoaks. Lalu, Anies Baswedan disasar 2 konten hoaks, yang terdiri atas konten hoaks positif dan negatif. Lebih lanjut, jumlah unggahan terkait pemilu 2024 sudah ada lebih dari 2.200 di aplikasi. Adapun sudah ada lebih dari 276.100 keterlibatan komentar dan impresi pada postingan.
Oleh karena itu, melihat begitu banyaknya hoaks menjelang tahun politik ini, media sosial TikTok meluncurkan Pusat Panduan Pemilu 2024, seiring dengan komitmen platform untuk menghapus misinformasi yang berbahaya.
Selain itu, Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia Faris Mufid mengatakan TikTok akan mulai melarang adanya iklan politik. Namun, konten politik masih dapat diperbolehkan dengan sejumlah batasan tertentu.
“Yang dilarang di TikTok itu iklan politik bukan konten politik. Konten politik itu monggo, silahkan. Sepanjang sesuai dengan panduan komunitas. Iklan politik itu seluruhnya, semua tipe iklan politik itu dilarang di TikTok,” ujar Faris.
Faris mengatakan selama namanya iklan, hal tersebut tidak diperbolehkan, walaupun yang membuat pemerintah, TNI, atau bahkan artis.
