Jakarta — Utusan Khusus Presiden China untuk Perubahan Iklim, Liu Zhenmin, menyerukan penguatan multilateralisme dan kerja sama internasional untuk menjaga momentum transisi menuju netralitas karbon global. Menurut dia, peningkatan ketegangan geopolitik, unilateralisme, dan hambatan perdagangan menjadi tantangan utama yang menghambat aksi iklim dunia.
Liu menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta.
Ia mengatakan, selama dua tahun terakhir, dunia mengalami perubahan geopolitik yang signifikan. Kondisi tersebut mempersulit kerja sama internasional yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi dan mencapai target netralitas karbon.
“Persaingan geopolitik telah mengurangi kepercayaan antarnegara. Unilateralisme dan berbagai hambatan perdagangan hijau telah meningkatkan biaya transisi energi serta menghambat kerja sama internasional,” kata Liu, Sabtu (1/8/2026).
Mengutip analisis Wood Mackenzie, Liu mengatakan berbagai kebijakan pembatasan terhadap rantai pasok energi bersih berpotensi meningkatkan biaya transisi energi global hingga sekitar 20 persen.
Selain tantangan geopolitik, Liu menilai dunia juga menghadapi defisit kepemimpinan dalam tata kelola iklim. Menurut dia, mundurnya sejumlah negara dari komitmen iklim multilateral dan berkurangnya dukungan pendanaan iklim telah memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.
Ia mengatakan, negara-negara berkembang menghadapi beban ganda. Di satu sisi mereka harus menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin berat. Di sisi lain, mereka masih dituntut mengejar pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan teknologi, pendanaan, dan kapasitas.
Menurut Liu, tantangan tersebut juga dihadapi negara berkembang berpenduduk besar seperti China dan Indonesia yang harus menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan target penurunan emisi karbon.
Halaman 2 / 3
Meski demikian, ia optimistis arah transisi hijau dunia tidak akan berubah. Liu mengatakan, lebih dari 150 negara telah menetapkan target netralitas karbon. Sementara meningkatnya kejadian cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia semakin memperkuat kesadaran internasional mengenai pentingnya mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Ia juga menilai implementasi Persetujuan Paris memasuki fase penting. Hampir 150 negara telah menyerahkan dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) terbaru sebagai bagian dari upaya menekan emisi global. Selain itu, operasionalisasi mekanisme pasar karbon berdasarkan Pasal 6 Persetujuan Paris dinilai akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas.
Liu mengatakan, transisi energi kini semakin menjadi pilihan ekonomi, bukan sekadar agenda politik. Penurunan biaya teknologi energi terbarukan, terutama tenaga surya, membuat investasi di sektor tersebut semakin kompetitif.
Ia mengapresiasi target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kapasitas pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt (GW).
“Saya senang melihat Presiden Prabowo memiliki program 100 GW tenaga surya yang diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Pemerintah kami telah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan China untuk bekerja sama dengan mitra Indonesia dalam mengembangkan program tersebut,”kata dia.
Dalam pidatonya, Liu mengajukan empat rekomendasi untuk mempercepat pencapaian netralitas karbon global.
Pertama, memperkuat multilateralisme dan membangun kembali kepercayaan politik antarnegara melalui implementasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Persetujuan Paris.
