ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sebanyak 143 perusahaan berencana melakukan realokasi investasi ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam acara HSBC Economic Forum yang diselanggarakan secara virtual di Jakarta, Rabu (16/9).
Ke 143 perusahaan tersebut dikatakan Airlangga diantaranya berasal dari Amerika Serikat (AS), Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, dan China.
“Data dari BKPM terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana realokasi investasi ke Indonesia dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” katanya sebagaimana dilansir dari laman Antara, Rabu (16/7).
Airlangga menyatakan adanya rencana realokasi itu menandakan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak bisa terpusat di satu negara.
“Kini banyak perusahaan multinasional yang mulai relokasi dari China ke negara Asia lain terutama ASEAN,” ujarnya.
Airlangga mengatakan hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi dari hubungan rantai pasok baru di pasar global.
Meski demikian, ia menyadari bahwa risiko ketidakpastian pada tahun ini masih sangat tinggi sehingga ekonomi Indonesia menghadapi tantangan baik eksternal dan internal.
Tekanan dari sisi eksternal merupakan ketidakpastian global yang berakar pada pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan perekonomian global diprediksikan masih buruk.
Sementara dari sisi internal merupakan tekanan yang terjadi sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia yaitu pertumbuhan untuk Indonesia pada kuartal II terkontraksi 5,32 persen.
Airlangga memastikan saat ini pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi tekanan eksternal dan internal tersebut.
Langkah dan kebijakan yang sedang diupayakan pemerintah di antaranya adalah segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR sehingga investasi dapat meningkat.
Kemudian juga menyusun daftar prioritas investasi yang tidak hanya dengan pendekatan picking the winners namun juga mencakup bidang-usaha yang akan diberikan fasilitas baik perpajakan maupun non perpajakan.
“Keyakinan bahwa ekonomi Indonesia melalui kebijakan konkrit dan tepat akan dapat mengatasi tantangan yang sedang dihadapi di 2020. Bersama kita harapkan ke depannya Ekonomi Indonesia semakin kuat dan sukses,” tandasnya.
