ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan enam rekomendasi terkait penanggulangan bencana gempabumi serta kiat-kiat menghadapi adanya potensi ancaman tsunami.
Pertama, implementasi penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019 harus dilakukan secara nyata.
“Implementasi Perpres ini menjadi sangat penting. Kerja sama di antara kita semua antara K/L itu betul-betul saya tekankan harus bisa jalan,” tegas Menko Marvest Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari kedua yang mengusung materi “Penanggulangan Bencana Geologi (Gempabumi, Tsunami dan Erupsi Gunungapi)” di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (4/3).
Kedua, penguatan jaringan komunikasi dan informasi modern hingga tradisional yang mengacu pada kearifan lokal harus dijalankan secara sistematis, intensif dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten/kota dengan potensi rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
Ketiga, masyarakat harus mengetahui informasi mengenai potensi dan tingkat kerawanan gempa dan tsunami pada tiap daerah yang bersumber dari lempengan megathrust 13 segmen dan sesar aktif 295 segmen.
Sebagaimana menurut sumber data dari BMKG, peningkatan aktivitas gempabumi dirasakan sejak awal tahun 2021.
Oleh sebab itu, tentunya informasi tersebut harus disampaikan dan diterima dengan baik, sehingga seluruh komponen dapat mempersiapkan upaya pencegahan dan mitigasinya.
“Saya minta supaya kita semua melihat ada sumber gempa megathrust 13 segmen. Saya kira bisa dibaca,” katanya.
Keempat, penanggulangan bencana tak lepas dari peran serta pemerintah di daerah. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan teknis kebencanaan juga harus ditingkatkan.
“Jangan pemerintah daerah berfikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana melakukan mobilisasi kekuatan di daerah,” jelas Luhut.
Kelima, infrastruktur sistem peringatan dini seperti Ina TEWS dan inovasi-inovasi teknologi baru untuk memberikan arahan evakuasi misalnya, harus dapat lebih ditingkatkan dan memenuhi standar serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Terakhir, Luhut memberikan peringatan kepada sejumlah daerah seperti Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.
“Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman,” pungkas Menko Luhut.
Rakornas PB BNPB 2021 hari digelar secara tatap muka bagi para narasumber dan melalui media daring bagi para peserta dari Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah seluruh Indonesia, BPBD seluruh Indonesia, Akademisi, Komunitas, Dunia Usaha, Relawan dan Media se-Tanah Air
Hadir secara langsung memberi arahan dan paparan masing-masing; Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Kepala Badan Geologi ESDM, Eko Budi Lelono, Kepala BPPT Hammam Riza, perwakilan Kementerian PUPR serta Lembaga terkait.
