ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mohammad Mahfud MD, angkat bicara terkait kisruh yang dialami oleh Partai Demokrat.
Mahfud yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-20913 itu menyebut bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak bisa melakukan intervensi.
Diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Sumatera Utara pada Jumat (5/3) kemarin, membuat nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moledoko terpilih sebagai Ketua Umum.
“Peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal Partai Demokrat. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” kata Mahfud MD di akun Twitternya, Sabtu (6/3) siang.
Selain itu, Mahfud juga menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat.
“Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” tambahnya.
Mahfud MD lantas menyamakan kasus Partai Demokrat yang sekarang dengan sikap Pemerintahan Presiden Megawati pada saat Matori Abdul Jalil (2000) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).
“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” jelasnya.
