ASPEK.ID, JAKARTA – Poltracking Indonesia menilai harmonisasi kepemimpinan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi kunci penting untuk memulihkan kepercayaan publik di tengah tren penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada pada angka 63,2%.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih pada angka 63,2%, ini menjadi modal sosial yang sangat berharga di tengah penurunan kepuasan publik,” ujar Hanta dalam rilis survei nasional Poltracking Indonesia, Senin (31/8/2026).
Survei tersebut dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada angka 55,1%. Hanta mengatakan angka tersebut menunjukkan tren kepuasan publik pada Agustus 2026 cenderung menurun dibandingkan hasil survei pada Juli 2026.
Menurut Hanta, sinyal disharmoni dan gestur canggung yang terlihat di ruang publik antara Prabowo dan Gibran berpotensi memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.
Keretakan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, di pucuk pemerintahan dinilai bukan sekadar persoalan citra. Kondisi tersebut juga berpotensi mengaburkan pembagian kerja pemerintahan sekaligus memengaruhi persepsi publik terhadap stabilitas politik.
“Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik,” jelas Hanta.
Hanta menekankan harmonisasi antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu kunci untuk membangun stabilitas politik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, keduanya dinilai perlu secara konsisten menunjukkan kekompakan dan soliditas dalam berbagai agenda publik.
Selain persoalan gestur, Hanta menilai pemerintah perlu memperjelas porsi otoritas serta pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. Menurut dia, hubungan yang harmonis dan sinergis di antara keduanya dapat memperkuat posisi politik pemerintahan di hadapan publik.
Jarak Prabowo dan Jokowi
Dinamika tersebut dinilai semakin kompleks karena adanya persepsi mengenai jarak politik yang semakin melebar antara Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang masih memiliki pengaruh politik.
Hanta menilai ketidakselarasan yang dipersepsikan publik di antara figur-figur tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap harmoni pemerintahan. Kondisi itu, menurut Hanta, dapat membantu menjelaskan persepsi publik mengenai stabilitas politik pemerintahan yang hanya berada di angka 51,9%.
Dia kembali menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis dan sinergis antara presiden dan wakil presiden untuk memperkuat posisi politik pemerintahan di mata masyarakat.
Meski tingkat kepuasan publik mengalami penurunan, Hanta tetap melihat adanya ruang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Kepercayaan publik yang masih mencapai 63,2% dinilai menjadi modal sosial penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuktikan komitmen terhadap perbaikan kinerja.
Harmonisasi kepemimpinan antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah untuk membalikkan tren penurunan kepuasan tersebut.
“Tren penurunan approval rating atau kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi saat ini, merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah,” pungkas Hanta.
