Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono merespons ketakutan nelayan atas kehadiran kapal perang asing di perairan Natuna . Trenggono mengatakan, Natuna akan dijadikan zona fishing industry yang otomatis pengawasannya akan dilakukan selama 24 jam.
“Sekarang ini (memang) ada pengawasan, tapi tidak seperti penerapan penangkapan terukur dijalankan, karena nanti ada pengawasan dari langit (satelit), darat, juga laut,” kata Trenggono dalam Bincang Bahari KKP secara virtual, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Trenggono menambahkan, banyak lembaga terkait yang akan ikut mengawasi, mulai dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan Kepolisian Air dan Udara.
Menteri Trenggono yakin, setelah pengawasan ini dilakukan berbarengan dengan implementasi aturan penangkapan ikan terukur, Natuna akan menjadi zona fishing industry yang tidak bisa diganggu oleh asing.
“Ibaratnya sudah terbentang tembok yang jelas. Zona fishing industry yang tidak bisa diganggu, bahkan masuk pun tidak mungkin. Kayak kejadian kemarin misalnya ada satu kapal tentara angkatan laut asing, dan dua kapal coast guard asing, itu dihalau oleh kapal Orca (pengawas perikanan) KKP,” ujarnya.
Trenggono menilai dengan rencana implementasi penangkapan terukur, pengawas perikanan bukan hanya kapal, tapi juga termasuk pesawat diperlukan dan sangat kurang jika dibandingkan luas wilayah RI.
