Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai kontribusi BUMN, khususnya BUMN Karya, sejauh ini lebih fokus kepada Proyek Strategis Nasional daripada untuk usaha rakyat secara langsung.
Seharusnya, BUMN pelat merah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM.
Demikian diungkapkan Zulfikar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI dengan Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governance Ahmad Daniri dan Associate Partner BUMN Research Group LMUI Toto Pranoto, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022) lalu.
“Badan Usaha Milik Negara seperti Hutama Karya, WIKA, dan badan usaha kontraktor lainnya itu tidak ada keberpihakan untuk usaha kecil rakyat. Hanya BUMN perbankan saja yang memberikan UMKM kepada masyarakat, itu pun masih dipersulit dengan adanya jaminan-jaminan yang harus dimiliki,” jelas Zulfikar.
Karena itu, politisi Partai Demokrat ini berharap harus ada sinergi antara BUMN dengan UMKM ke depannya untuk masyarakat kecil. Menurutnya, peran UMKM sangat signifikan selama ini untuk stabilkan perekonomian.
Tetapi, tambahnya peran serta BUMN Karya tersebut tidak terlihat secara langsung untuk membantu kredit usaha mikro, sementara sejauh ini hanya bertumpu kepada BUMN yang khusus perbankan dan ultra mikro.
“Sementara usaha-usaha BUMN kontraktor yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat tidak terlihat membantu kredit usaha rakyat,” jelas Anggota Komisi VII DPR RI ini. Ke depan, Zulfikar meminta BUMN tidak lebih mementingkan kepentingan politik di atas kepentingan negara dan masyarakat secara luas.
Senada, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sepakat bahwa seluruh BUMN dari sektor manapun harus sama-sama gotong-royong untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kecil melalui UMKM.
Meskipun demikian, ia pun menegaskan, sejauh ini sudah ada BUMN yang bertugas untuk membantu UMKM, ada pula yang untuk skala strategis kepentingan nasional.
“Di berbagai BUMN sudah banyak membantu untuk UMKM kita. Kalau Himbara (Himpunan Perbankan Negara) bank-bank pemerintah pasti bantu UMKM. Pemerintah juga lewat insentif di dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui dana PEN itu hampir Rp178 triliun di dalamnya untuk penguatan UMKM kita,” urai Said.
Sehingga, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, ketika diminta pula untuk membantu langsung masyarakat kecil, BUMN Karya ini sudah memiliki beban fiskal keuangan yang sudah sedemikian berat, dan di saat yang sama punya penugasan pemerintah untuk membangun proyek besar, seperti Tol Trans Sumatera.
“Ya bayangkan saja kalau kita dari Lampung menuju ke Palembang saja kalau belum ada tol bisa 9,5 jam waktu tempuhnya. Ketika ada tol itu bisa dipersingkat menjadi 4 jam. Itu artinya cost masyarakat sudah terpotong terkait kecepatan waktu. Itu kira-kira kan untuk UMKM juga,” tutupnya.
