• Latest
  • Trending
China No 2 Terbanyak Miliarder Selama Pandemi Covid

Eksportir Tidak Simpan Dolar di Indonesia Dikenakan Sanksi

85% Pekerja Profesional Indonesia Cari Kerja Baru di 2024

Belajar dari Singapura dan Eropa, RI Kelola Dana Pesangon Mulai 2027

Kunang-Kunang Hilang Indikator Ekosistem Rusak

Kunang-Kunang Hilang Indikator Ekosistem Rusak

Wapres Gibran Diagendakan Terima Wakil PM Malaysia Bahas Kerja Sama Halal

Foto Gibran Tetap Dipajang Hingga Ada Keputusan MPR

Kacamata AI Meta Dijual di Indonesia ini Daftar Harganya

Kacamata AI Meta Dijual di Indonesia ini Daftar Harganya

Polisi Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp 36 M di Tangsel, 4 Orang Ditangkap

Ada Potensi Kebocoran Uang Negara Rp 400 Triliun

34% Pasien Covid-19 di ICU Penderita Kencing Manis

Kemenkes: 73% Penderita Diabetes Belum Terdeteksi

Ayo Daftar, Facebook Bantu UKM Rp12,5 Miliar

Facebook Didenda Rp 16 T Karena Akses Foto-Video Pribadi di HP Tanpa Izin

Alasan Investor Global Lirik RI

Begini Dampak Sering Nonton Konten AI

Prabowo: Saya Bisa Bikin Revolusi di Indonesia

Prabowo: Sangat Menakjubkan Muhammadiyah Sukses Kelola Rp200 Triliiun

Prabowo: Saya Bisa Bikin Revolusi di Indonesia

Prabowo: Saya Bisa Bikin Revolusi di Indonesia

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Pilot Berkelahi di Udara, Pesawat Tujuan Israel Dialihkan ke Saudi

Seluruh Penerbangan di AS Dihentikan

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Senin, November 16, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Eksportir Tidak Simpan Dolar di Indonesia Dikenakan Sanksi

by Aspek
Juli 28, 2023
in BERITA TERBARU, BERITA UTAMA, EKONOMI, NEWS
China No 2 Terbanyak Miliarder Selama Pandemi Covid

Uang Dolar. Foto: Antara

Menkeu Sri Mulyani menerbitkan aturan baru terkait sanksi administratif bagi para eksportir nakal atau yang melanggar regulasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

Adapun aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

BacaJuga

Belajar dari Singapura dan Eropa, RI Kelola Dana Pesangon Mulai 2027

Kunang-Kunang Hilang Indikator Ekosistem Rusak

Foto Gibran Tetap Dipajang Hingga Ada Keputusan MPR

Kacamata AI Meta Dijual di Indonesia ini Daftar Harganya

Ada Potensi Kebocoran Uang Negara Rp 400 Triliun

Kemenkes: 73% Penderita Diabetes Belum Terdeteksi

Aturan ini merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor yang diteken pada 12 Juli 2023, oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/2023 terdapat sejumlah sanksi yang akan dikenakan pemerintah kepada eksportir nakal yang ogah memarkirkan devisa hasil ekspor. Dalam hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai akan mengenakan sanksi penangguhan layanan ekspor berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Penangguhan pelayanan ekspor adalah pemblokiran terhadap akses yang diberikan kepada eksportir yang berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan ekspor baik dengan menggunakan teknologi informasi maupun manual,” tulis Pasal 1 PMK 73/2023, dikutip Jumat (28/7/2023).

Lebih lanjut, Bank Indonesia memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan eksportir terhadap kewajiban pemasukan devisa hasil ekspor sumber daya alam ke rekening khusus dan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam instrumen penempatan. Sementara OJK memiliki peran mengawasi kepatuhan eksportir dalam melaksanakan kewajiban pembuatan atau pemindahan escrow account.

“Ini menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengenakan sanksi administratif berupa Penangguhan Pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan,” tulis aturan tersebut.

Adapun eksportir wajib memarkir devisa hasil ekspor sumber daya alam paling sedikit sebesar 30 persen dengan jangka waktu paling singkat selama tiga bulan. Devisa hasil ekspor sumber daya alam yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor pada sektor, pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Aturan ini berlaku bagi eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor paling sedikit 250 ribu dolar AS mulai 1 Agustus 2023.

Pasal 2 PMK tersebut menjelaskan eksportir wajib memasukkan dan menempatkan devisa berupa devisa hasil ekspor sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan rekening khusus. Rekening tersebut harus tercakup dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Umumnya, devisa hasil ekspor sumber daya alam digunakan untuk pembayaran bea keluar dan pungutan lain bidang ekspor, pinjaman, impor, keuntungan/dividen, serta keperluan lain dari penanam modal.  Dalam pasal 4, apabila pembayaran tersebut dilakukan menggunakan escrow account atau rekening bersama, eksportir wajib membuka akun tersebut pada LPEI maupun bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Dalam aturan berisi delapan halaman tersebut juga disebutkan bila eksportir sudah memiliki escrow account di luar negeri, mereka wajib memindahkan ke instrumen keuangan Indonesia, seperti LPEI.  Jika nantinya berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) eksportir tidak melakukan kewajiban tersebut, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akan melayangkan sanksi administratif.

Sanksi tersebut hanya akan dicabut jika eksportir telah melaksanakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

 “Hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau OJK yang menunjukkan eksportir telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencabut pengenaan sanksi administratif berupa Penangguhan Pelayanan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan,” bunyi pasal 6 ayat (1).   

Komentar
Share31Tweet19SendShareShare5Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Kementerian BUMN Kelola Tambang Batubara Tersangka Jiwasraya

DSI Akan Periksa Ekspor Batu Bara dan Sawit Mulai 2027

ASPEK.ID, JAKARTA — Eksportir batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy akan menjalani tahapan pemeriksaan tambahan oleh PT Danantara Sumber Daya...

Belanda Dukung RI Produksi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan

Amran: Jika Indonesia Setop Ekspor Sawit, Negara Lain Hadapi Dampak Besar

  JAKARTA-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut negara-negara tujuan ekspor sawit Indonesia bisa menghadapi dampak besar jika pemerintah menghentikan...

Dolar AS Makin Kuat Setelah The Fed Naikkan Suku Bunga

Hashim: Rupiah Bisa Rp21.000 per Dolar AS

ASPEK.ID, JAKARTA - Ketua Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyatakan Rupiah bisa Rp21.000 per Dolar AS...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In