ASPEK.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap mata uang domestik.
Politikus Partai Demokrat itu menilai pelemahan rupiah terjadi akibat tekanan eksternal dan domestik yang datang secara bersamaan. Meski begitu, ia menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum bisa disamakan dengan krisis 1998.
Menurutnya, sejumlah indikator fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi relatif kuat. Mulai dari cadangan devisa yang dinilai aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang terkendali, hingga kondisi perbankan yang masih sehat.
“Cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar mengambang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global,” kata Marwan dalam keterangannya, Jumat (15/5).
Meski demikian, ia mengingatkan pelemahan rupiah tidak boleh dianggap sepele. Sebab, gejolak nilai tukar yang terlalu tinggi dapat memicu imported inflation, meningkatkan biaya utang luar negeri, hingga menekan daya beli masyarakat dan investasi.
Karena itu, Marwan meminta pemerintah dan BI merespons situasi tersebut lewat kebijakan yang terukur dan terkoordinasi, bukan sekadar langkah jangka pendek.
Ia mendorong BI melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tetap memperhitungkan kondisi cadangan devisa.
Selain itu, Marwan menilai komunikasi kebijakan dari BI juga penting untuk menjaga ekspektasi pasar dan meredam spekulasi.
“Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan data fundamental itu sendiri. Karena itu, forward guidance yang jelas menjadi sangat penting untuk meredam spekulasi,” ujarnya.
Marwan juga menyoroti kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Ia mendukung langkah tersebut, tetapi meminta implementasinya dilakukan hati-hati agar tidak memicu kepanikan di pasar.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang masih banyak ditempatkan di luar negeri.
“Kebijakan DHE harus konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha tetap percaya,” tuturnya.
Tak hanya itu, Marwan turut mendorong percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra dagang seperti China, Jepang, dan India guna mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional.
Ia menambahkan, stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Kementerian Keuangan juga dinilai perlu aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan yang fleksibel.
“Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi bagaimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar,” katanya.
Terkait suku bunga, Marwan mengingatkan kenaikan bunga acuan memang bisa membantu menahan capital outflow dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, kenaikan yang terlalu agresif juga berpotensi menekan kredit, investasi, dan konsumsi masyarakat.
“Karena itu, pendekatan gradual dan data dependent menjadi pilihan paling rasional agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Marwan. []
