• Latest
  • Trending
Cara Cek Pajak Kendaraan Via WhatsApp

Bank Dunia: Separuh Perusahaan RI Lakukan Penggelapan pajak

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Alasan Investor Global Lirik RI

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Gerindra Tetapkan 6 Cagub dari Aceh ke Maluku

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

Bangun Tol Sumatera, Hutama Karya Buru LPI

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

6 Jenderal Bintang Tiga di Bursa Kapolri

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

Pertamina Group Buka Lowongan BPS 2021 Untuk Fresh Graduate

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

Holding BUMN Asuransi Dibentuk Bulan Ini

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Lakukan Stress Test

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa Dangkal Hentak Padang Dini Hari

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Kapolri Rotasi Pejabat Lemdiklat

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Senin, November 23, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Bank Dunia: Separuh Perusahaan RI Lakukan Penggelapan pajak

by Aspek
Agustus 3, 2026
in BERITA TERBARU, HUKUM
Cara Cek Pajak Kendaraan Via WhatsApp

Jakarta – Bank Dunia atau World Bank menemukan bahwa sekitar setengah dari perusahaan yang menjadi subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau corporate income tax mengaku mudah melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). 

Hal ini tercantum dalam Laporan Bank Dunia bertajuk Unlocking Businesses’ Tax Potential For Growth. Laporan ini salah satunya mengkaji persepsi perusahaan terhadap kemudahan dalam penghindaran pajak. Respons perusahaan ini dirangkum dalam survei yang digelar Bank Dunia bertajuk World Bank Enterprise Survey (WBES) pada 2023.

BacaJuga

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

“Di antara bisnis yang tunduk pada PPh Badan, 52% melaporkan bahwa menghindari pembayaran penuh itu mudah atau sangat mudah, dengan variasi minimal di seluruh ukuran perusahaan dan sektor,” dikutip dari laporan tersebut, Minggu (2/8/2026). 

Perusahaan di wilayah Indonesia Timur, Sumatra, dan Jawa (tidak termasuk Jakarta) menilai bahwa penghindaran pajak lebih sulit. Sementara itu, perusahaan di Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Jakarta justru melaporkan kemudahan yang tinggi untuk penghindaran pajak. 

Di sisi lain, untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 44% perusahaan yang disurvei menyatakan bahwa penghindaran pembayaran penuh merupakan hal yang mudah. Usaha kecil dan bisnis ritel cenderung menganggap penghindaran tidak semudah sebagaimana yang dipersepsikan oleh industri dan sektor jasa.

Secara kewilayahan, daerah-daerah yang melaporkan kemudahan penghindaran PPh badan turut menilai mudahnya melakukan praktik yang sama untuk PPN. 

“Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pemantauan dan kepatuhan di wilayah tertentu dapat secara signifikan meningkatkan pengumpulan pendapatan,” ujar Bank Dunia. 

Menurut lembaga multilateral ini, ada beberapa faktor yang membentuk persepsi dunia usaha terhadap kemudahan penghindaran pajak. Contohnya, kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi hingga menegakkan hukum terhadap pelaku penghindaran. 

Faktor lain yang turut dinilai membentuk persepsi ini adalah kompleksitas perpajakan, kapabilitas serta struktur keuangan perusahaan. 

Bank Dunia turut menyoroti bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) turut berhubungan dengan kepercayaan yang besar terhadap otoritas pajak. Di Indonesia, dalam hal ini berarti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).  Adapun survei WBES dilakukan terhadap 2.995 perusahaan di seluruh 38 provinsi.

Responden dipilih melalui metode stratified random sampling berdasarkan sektor, jumlah tenaga kerja dan lokasinya. Dari survei tersebut, terdapat estimasi bahwa 25% sampai 27% perusahaan Indonesia melakukan penghindaran pajak. Prevalensi tinggi praktik tersebut terjadi pada perusahaan non-eksportir, yang beranggapan bahwa administrasi perpajakan adalah tantangan besar, serta bagi yang menghadapi kompetisi tinggi informal. 

“Sebagian besar perusahaan terdaftar di Indonesia mengakui melakukan penggelapan pajak, yang menyebabkan kerugian pendapatan yang besar,” terang Bank Dunia. 

Komentar
Share17Tweet11SendShareShare3Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

ASPEK.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menembus Rp60,1 triliun hingga...

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Kurang Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar

  ASPEK.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar sektor...

Paksa ASN Berzakat, Menag Dorong Perpres; Potensi Rp230 T/Tahun

Pajak Defisit Rp514 Triliun, MUI Usulkan Zakat Jadi Alternatif Pendanaan APBN

ASPEK.ID JAKARTA -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, mengusulkan pemerintah mengakui dan memaksimalkan potensi zakat...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In