ASPEK.ID, SURABAYA – Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, menjadi perhatian publik. Insiden tersebut bukan kali pertama dialami perusahaan operator kapal, PT Atosim Lampung Pelayaran.
Sebelumnya, perusahaan yang sama juga pernah mengalami musibah serupa ketika KM Mutiara Sentosa I terbakar di Perairan Masalembo, Kabupaten Sumenep, pada 19 Mei 2017.
Dalam insiden terbaru yang terjadi Minggu (2/8), KMP Mutiara Sentosa II sedang berlayar dari Surabaya menuju Makassar dengan membawa sekitar 250 penumpang.
Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan laporan pertama diterima petugas siaga dari Syahbandar Tanjung Perak pada pukul 08.24 WIB. Satu menit kemudian, operator kapal mengonfirmasi kejadian tersebut.
“Kapal Penumpang Mutiara Sentosa II Rute Surabaya-Makasar dengan POB sekitar 250 orang terbakar,” kata Nanang, Selasa (4/8/2026).
Berdasarkan informasi dari pihak operator, nakhoda sempat melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 06.00-07.00 WIB di perairan utara Madura. Setelah itu komunikasi dengan kapal terputus.
Tim SAR kemudian berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan posisi kapal. Pada pukul 09.45 WIB, informasi dari Kapal Meratus Project 3 menyebut KMP Mutiara Sentosa II berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Buruan, Sapudi.
“Kondisi kapal hampir terbakar habis dan penumpang kapal berada di anjungan dan haluan,” ujar Nanang.
Hingga Senin (3/8), tim SAR gabungan berhasil menemukan 234 orang. Sebanyak 229 orang selamat, sedangkan lima penumpang dinyatakan meninggal dunia.
Pernah Terbakar pada 2017
Musibah serupa pernah menimpa KM Mutiara Sentosa I pada 19 Mei 2017 di Perairan Masalembo.
Saat itu, mengutip detikcom, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi menyebut sebanyak 197 penumpang melompat ke laut akibat kepanikan saat api melalap kapal. Dari jumlah tersebut, 192 orang berhasil diselamatkan, sementara lima lainnya meninggal dunia.
Menhub Bakal Evaluasi Operator
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah akan mengevaluasi PT Atosim Lampung Pelayaran menyusul dua insiden besar yang melibatkan kapal milik perusahaan tersebut.
“Perusahaan [pelayaran] kita akan melakukan evaluasi melihat dari data yang ada, kalau tidak salah sudah dua kali [kecelakaan] ya,” kata Dudy saat meninjau korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (3/8) dini hari.
Meski demikian, Dudy menegaskan evaluasi menyeluruh baru akan dilakukan setelah hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) selesai.
“Kita akan evaluasi ya, tapi yang paling penting kita akan lihat dulu sebab-sebabnya yang kita dapatkan dari KNKT. Jadi ini juga akan menjadi lesson learned buat kita, bahan evaluasi kepada perusahaan yang bersangkutan. Karena itulah yang wajib kita lakukan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita melakukan yang terbaik,” ucapnya.
DPR Minta Evaluasi Total Keselamatan Laut
Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut.
Menurut Puan, kecelakaan tersebut menjadi peringatan serius karena kapal masih menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Bagi jutaan warga di wilayah kepulauan, transportasi laut merupakan satu-satunya akses menuju layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).
Ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian manifes penumpang serta informasi mengenai minimnya sarana penyelamatan di kapal.
“Persoalan manifes kapal yang berbeda dengan penumpang yang ada di lapangan menjadi persoalan yang terus menerus kita temukan. Harus ada evaluasi mendalam mengenai persoalan ini,” katanya.
Puan meminta evaluasi dilakukan terhadap operator, pelabuhan, hingga regulator. Menurutnya, keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas agar setiap perjalanan laut mampu meminimalkan risiko kecelakaan dan menekan jumlah korban.
“Dengan demikian, setiap lembaga atau kementerian, operator, dan regulator memiliki tanggung jawab yang terukur untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” katanya. []
