ASPEK.ID, BANDA ACEH – Peringatan Hari Gajah Sedunia yang jatuh pada 12 Agustus tahun ini diwarnai duka di Aceh. Dalam waktu yang berdekatan, dua individu gajah sumatera dilaporkan mati. Satu gajah jantan liar di Aceh Tamiang, dan seekor anak gajah jinak bernama Yuna di Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh Besar.
Rentetan kematian ini, Forum Jurnalis Lingkungan dan Jaringan Gajah Nusantara mendesak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka data kesehatan satwa secara transparan kepada publik.
Kepala Departemen Advokasi Forum Jurnalis Lingkungan, Hidayatullah, mengatakan, kejadian pertama terjadi pada 9 Agustus 2026. Bangkai gajah sumatera jantan ditemukan di areal perkebunan sawit milik PT MPLI, Gampong Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, sekitar pukul 12.00 WIB.
Gajah tergeletak di jalur perkebunan dengan kedua gading masih utuh dan tanpa luka di tubuhnya. Hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan keracunan, dengan perkiraan gajah tersebut telah mati sekitar tiga hari sebelum ditemukan.
Dua hari berselang, giliran Yuna, gajah jinak berusia sekitar tiga tahun, yang mati. Pada Selasa (11/8) pagi, ia masih terpantau aktif seperti biasa. Namun menjelang sore, mahout (pawang) mendapatinya lemas, dengan mata dan wajah bengkak serta lidah pucat kebiruan.
Tim medis segera memberikan penanganan, tetapi kondisinya terus memburuk hingga akhirnya Yuna mengembuskan napas terakhir pada pukul 20.48 WIB. Dugaan sementara mengarah pada infeksi Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV), penyakit yang dikenal menyerang anak gajah dan dapat memburuk dengan sangat cepat.
“Kematian dua gajah ini menambah kekhawatiran terhadap tren populasi gajah sumatera yang terus menurun. Populasi gajah sumatera di Aceh sendiri sebelumnya diperkirakan hanya berkisar 500 individu,” kata Hidayatullah dalam keterangan resminya, Kamis (13/8/2026).
Forum Jurnalis Lingkungan mencatat dalam empat tahun terakhir ini, setidaknya ada 23 kasus kematian gajah yang terjadi di seluruh Aceh, termasuk akibat perburuan dan konflik dengan manusia.
Hidayatullah menambahkan, kematian gajah jinak yang terus berulang di PLG Saree tidak boleh lagi berhenti pada penjelasan medis semata. Ia mempertanyakan apakah sistem pencegahan, pengawasan, deteksi dini, dan penanganan kesehatan di PLG sudah benar-benar berjalan secara profesional.
“Kami mendesak BKSDA Aceh membuka riwayat kesehatan gajah, hasil nekropsi, serta hasil pemeriksaan laboratorium secara bertanggung jawab kepada publik,” tambahnya.
“Satu individu gajah mungkin tampak kecil dalam angka populasi, tetapi bagi konservasi, setiap nyawa sangat berarti, apalagi di tengah populasi gajah sumatera yang terus menyusut dan kini berstatus sangat terancam punah. Pencegahan dan deteksi dini, bukan penjelasan setelah kematian terjadi, yang seharusnya menjadi prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Publikasi Jaringan Gajah Nusantara, Yulham, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi sejak awal, bukan sekadar kronologi yang muncul setelah satwa mati. Ia meminta dugaan EEHV pada kasus Yuna dibuktikan secara ilmiah melalui hasil laboratorium, sekaligus mempertanyakan langkah biosekuriti yang telah diambil agar penyakit tidak menyebar ke gajah lain di PLG.
Menurutnya, kematian gajah di Aceh Tamiang dan di PLG Saree sesungguhnya menyangkut satu persoalan besar yang sama, yaitu keselamatan populasi gajah sumatera yang kian terancam, baik yang hidup liar di alam maupun yang berada dalam pengelolaan manusia.
Yulham mendorong BKSDA Aceh untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan internal, tetapi juga membuka ruang evaluasi independen yang melibatkan dokter hewan satwa liar, pakar gajah, akademisi, dan organisasi konservasi.
“Kematian gajah jinak Yuna dan gajah di Aceh Tamiang harus menjadi momentum, bukan sekadar duka yang berlalu begitu saja. Kami berharap BKSDA Aceh memperkuat sistem kesehatan dan biosekuriti, memperketat pengawasan di kawasan rawan konflik seperti perkebunan sawit, serta memastikan seluruh informasi terkait kondisi dan penanganan gajah dapat diakses publik secara terbuka,” pungkasnya. []
MK: Gugatan Terhadap Ijazah Wapres Gibran Tidak Dapat Diterima
ASPEK.ID, JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mengenai syarat pendidikan Wakil...
