ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel).
Mereka diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.
Keempat ASN BPK tersebut diperiksa penyidik KPK hari ini, Rabu (19/8/2026). Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).
Selain empat pegawai BPK, KPK turut memanggil Bunga Intani Pratiwi, PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim.
Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK:
1. Bunga Intani Pratiwi – PPPK pada Disdikbud Kabupaten Muara Enim
2. Novia Dewi Sartika – ASN BPK Perwakilan Sumsel
3. Benny Murdani – ASN BPK Perwakilan Sumsel
4. Cendy Avrian – ASN BPK Perwakilan Sumsel
5. Wenny Lia – ASN BPK Perwakilan Sumsel
KPK Dalami Dugaan Praktik WTP di Daerah Lain
Dalam pengusutan perkara ini, KPK sebelumnya memeriksa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto (AG).
Dari pemeriksaan tersebut, KPK menemukan dugaan adanya permintaan Asgianto agar Kabupaten PALI mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), seperti yang diperoleh Kabupaten Muara Enim.
Budi Prasetyo mengatakan Kabupaten PALI sejak 2013 tidak lagi memperoleh predikat WTP. Asgianto diduga meminta bantuan Angga (AG), salah satu tersangka dalam perkara suap BPK, agar Kabupaten PALI mendapatkan opini WTP.
“Jadi Bupati PALI ini meminta bantuan kepada Saudara AG, yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, dan juga kepada Saudara BB (Bobby Adhityo Rizaldi) yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten PALI ini bisa mendapatkan opini WTP,” ungkap Budi, Selasa (18/8).
KPK kemudian mendalami kemungkinan praktik serupa terjadi di daerah lain. Hal itu berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik dari Asgianto.
“Dari keterangan Bupati PALI ini kemudian mengonfirmasi bahwa terkait dengan temuan audit BPK ini, tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, tapi juga diduga terjadi di daerah-daerah lain. Untuk itu penyidik masih akan terus mendalami, menelusuri adanya dugaan praktik-praktik serupa,” katanya.
Bupati Muara Enim Jadi Tersangka
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim Edison pada Senin (8/6). Sehari kemudian, Selasa (9/6), KPK menetapkan Edison sebagai tersangka.
Selain Edison, KPK menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Bupati Muara Enim Adi Triyadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
KPK menduga Edison menerima suap Rp 500 juta dari Cory melalui Abi Nurwardani.
Uang tersebut diduga diberikan untuk menjaga hubungan baik setelah PT Millenium Solusi Abadi sebagai pemasok smart board mendapatkan proyek pengadaan dari Pemkab Muara Enim pada 2025.
Selain itu, Abi diduga menerima setoran dari rekanan dinas lainnya di Muara Enim. Dalam perkara tersebut, KPK menyita uang sekitar Rp 1,9 miliar.
Lima ASN BPK Kena OTT
Sehari setelah OTT terhadap Edison, tepatnya Rabu (10/6), KPK kembali melakukan OTT. Kali ini, lima ASN BPK diamankan.
KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait hasil audit BPK. Penyidik mengungkap adanya permintaan uang sekitar Rp 1,6 miliar dari pihak BPK untuk mengubah hasil audit.
Lima tersangka dalam perkara tersebut yakni Angga selaku pihak swasta, Titin Rita Lestari selaku ASN atau Pengendali Teknis, Edison selaku Bupati Muara Enim, Cory Erin Hardi selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi, serta Fika selaku pihak Direktur PT Millenium Solusi Abadi.
Dengan pemeriksaan terhadap empat ASN BPK hari ini, KPK masih terus mendalami dugaan praktik suap yang berkaitan dengan temuan audit BPK dan kemungkinan adanya praktik serupa di daerah lain. []
