ASPEK.ID, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktur Jaminan Produk Halal menyampaikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dipastikan berjalan sesuai jadwal. Kemenag juga mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran hidup halal yang semakin baik.
Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag, Muhammad Fuad Nasar, menyampaikan beberapa waktu lalu, tepatnya pada 12 Agustus 2026, dalam rapat koordinasi persiapan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dihadiri para pejabat lintas kementerian/lembaga, disepakati bahwa tidak ada pergeseran waktu atau penundaan jadwal mandatori wajib halal tersebut.
“Semua kementerian dan lembaga dalam forum rapat tersebut melaporkan langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan, semangatnya adalah mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha,” kata Fuad, Selasa (1/9/2026).
Ia mengatakan, Kemenag tentu melibatkan penghulu, penyuluh agama, lembaga pendidikan keagamaan, dan seterusnya agar berperan aktif dalam penguatan literasi halal. Penguatan literasi berkaitan dengan layanan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun penguatan literasi berkaitan dengan substansi dan cakupan halal menjadi tugas Kemenag.
“Saya mengajak segenap elemen masyarakat agar memiliki kesadaran hidup halal (halal life) yang semakin baik, mari kita jadikan hidup halal sebagai kebutuhan, kenyamanan, dan kebanggaan,” ujar Fuad.
Sebelumnya, Fuad menjelaskan sejumlah regulasi telah diterbitkan sebagai bagian dari persiapan implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Regulasi tersebut meliputi Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal.
“Terbitnya kedua regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperjelas kepastian dan tata kelola penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya dalam menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026,” kata Fuad saat Rapat Koordinasi Kesiapan Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 di Kemenko PMK, 12 Agustus 2026.
Fuad mengatakan, sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antarkementerian dan lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi implementasi wajib halal yang mudah, efektif, dan terpadu.
“Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 bukan hanya tugas satu kementerian atau lembaga, tetapi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem halal nasional,” ujarnya disadur dari Republika.
