Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diberikan sanksi teguran hingga penutupan permanen jika menggunakan barang dan pangan bersubsidi untuk memasak, termasuk LPG 3 kilogram atau gas melon.
“Itu nanti kita akan beri teguran, akan kita beri teguran surat peringatan, kalau memang memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang subsidi,” kata Sudaryono, Senin (27/7/2026).
Dia memberikan contoh barang subsidi yang dimaksud yakni gas melon, minyak goreng MinyaKita, hingga beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dia meminta agar masyarakat memberikan pengawasan SPPG yang menggunakan barang bersubsidi ini. Mereka yang menemukan adanya SPPG yang menggunakan barang bersubsidi segera dilaporkan untuk ditindak.
“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyakKita,” tutur Sudaryono.
Produk Subsidi Lain Larangan dari BGN ini juga berlaku untuk pembelian bahan pangan yang disebut harus sesuai dengan Harga Acuan Pangan (HAP). Contohnya telur, HAP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 25.000 per kilogram. Ketika harga anjlok, SPPG tidak boleh ambil untung dengan membeli telur dengan harga terendah, misalnya Rp 15.000 per kilogram.
“Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian pernah jatuh sampai Rp12.500 – Rp15.000. Maka si kepala dapur harus membeli telur bukan di harga Rp12.500 sampai Rp15.000, tetapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah,” kata Sudaryono.
Kebijakan ini dibentuk sebagai komitmen BGN bersih-bersih program makan bergizi gratis (MBG).
“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi,” tegas dia.
