ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengkaji rencana penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak yang berasal dari keluarga mampu atau kelompok desil 8 hingga 10. Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan ulang sasaran penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pembahasan mengenai kebijakan tersebut memang sudah berlangsung. Namun, hingga kini pihaknya belum mengambil keputusan final karena proses kajian masih berjalan.
“Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai ya,” ujar Trenggono saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).
Trenggono menjelaskan BGN telah diberi tenggat waktu maksimal satu bulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk merampungkan evaluasi terkait penataan penerima manfaat MBG. Arahan itu diberikan dalam rapat terbatas yang membahas pelaksanaan program tersebut.
“Sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan ya. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas. Jadi, disesuaikan nanti ya,” imbuh ia.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa salah satu poin yang dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan adalah rencana menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak yang berasal dari keluarga pada kelompok desil 8, 9, dan 10 atau kategori ekonomi mampu.
Menurut Agustina, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menata ulang sasaran penerima manfaat agar anggaran program dapat difokuskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
“Pokoknya soal penataan penerima manfaat, ya. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi,” beber Agustina usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Meski demikian, Agustina mengakui penerapan kebijakan tersebut tidak sederhana. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian pemerintah adalah kondisi di sejumlah sekolah yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dalam satu kelas.
Menurutnya, pemerintah masih mencari skema yang tepat agar penerapan kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan sekolah.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50% desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak,” beber Agustina. []
