ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mulai melakukan pembenahan menyeluruh di PT Pos Indonesia. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Danantara menemukan sejumlah persoalan keuangan dan tata kelola, termasuk adanya indikasi dugaan rekayasa keuangan.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengatakan berbagai persoalan tersebut merupakan akumulasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena itu, Danantara melakukan langkah perbaikan agar PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas.
“PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun,” kata Rohan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7).
Selain hasil evaluasi internal, Danantara juga menerima sejumlah laporan yang mengarah pada dugaan penyimpangan di tubuh PT Pos Indonesia. Salah satu temuan yang kini menjadi perhatian ialah indikasi dugaan rekayasa keuangan.
Menurut Rohan, seluruh dugaan tersebut kini tengah diproses melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Rohan menegaskan Danantara berkomitmen memperkuat tata kelola di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya. Ia memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik yang dapat merusak integritas perusahaan.
“Karena itu, satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus kami bereskan. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum,” tegasnya.
Melalui langkah pembenahan tersebut, Danantara berharap PT Pos Indonesia dapat menjalankan mandatnya secara optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. []
