ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mempercepat agenda hilirisasi industri baja nasional. Salah satu proyek strategis yang segera direalisasikan adalah pembangunan pabrik baja baru dengan kapasitas produksi mencapai 3 juta ton, yang direncanakan mulai dibangun bulan depan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan proyek tersebut menjadi bagian dari penguatan sektor hulu industri baja nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Salah satu project hilirisasi yang dilakukan Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream daripada industri baja kita, yang akan segera kita groundbreaking bulan depan untuk penambahan kapasitas 3 juta ton daripada baja kita,” ujar Dony dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (4/2).
Menurut Dony, penambahan kapasitas ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baja dalam negeri yang selama ini masih didominasi produk impor. Karena itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri nasional yang sedang dibangun.
“Tentu harus ada keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri yang sedang kita kembangkan. Karena tanpa daripada keberpihakan tentu industri ini akan sulit bersaing ke depan,” tegasnya.
Selain pembangunan pabrik baru, Danantara juga melakukan pembenahan terhadap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai produsen baja terbesar di Tanah Air. Dony menyebut, perusahaan berkode saham KRAS tersebut kini mulai menunjukkan perbaikan kinerja.
“Krakatau Steel saat ini sudah masuk menuju fase sehat. Secara finansial, Danantara telah melakukan intervensi dan juga penyegaran terhadap Krakatau Steel,” ungkap dia.
Tak hanya di sektor baja, Danantara juga mendorong penguatan industri perkapalan nasional. Danantara mewajibkan sejumlah BUMN pengguna kapal, seperti PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT ASDP Indonesia Ferry, untuk memesan kapal dari PT PAL Indonesia.
Dony menyebut PT PAL akan dijadikan sebagai perusahaan inti (anchor) dalam ekosistem industri perkapalan nasional, seiring rencana konsolidasi BUMN di sektor tersebut.
“Kita akan mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan manufaktur kapal yang berada dalam lingkup Danantara, diwajibkan dilakukan di PT PAL,” ujar Dony.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan industri perkapalan kita. Termasuk di dalamnya PT PIS, PT Pelni, ASDP, ini kita wajibkan untuk melakukan manufaktur kebutuhan kapal mereka di PT PAL,” dia menekankan.
Kebijakan tersebut, lanjut Dony, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor industri sebagai basis utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
“Dengan demikian, industri ini akan berdampak terhadap employment, juga tentu mengurangi impor kita,” kata Dony. []
