ASPEK.ID, BANGKOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersoalkan pengiriman illegal hazardous waste atau limbah berhaya ilegal yang selama ini diterima beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Menurut Presiden, Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman.
“Law enforcement juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional,” kata Presiden Jokowi di KTT ke-14 Asia Timur atau Eats Asia Summit di IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Senin (4/11).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam media briefing menyampaikan, pihak Bea Cukai dan Kementerian LHK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer dan 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asal.
Terkait limbahan bahan beracun berbahaya itu, Menlu menyebutkan, yang menyampaikan tidak hanya Presiden Jokowi, Presiden Filipina Duterte juga menyampaikan hal yang sama.
“Sampai saya keluar masih belum ada tanggapan ya, tetapi kadang-kadang tidak ditanggapi nggak apa-apa tetapi message-nya sampai,” kata Menlu menjawab wartawan.
Ditambahkannya, Presiden juga menyampaikan mengenai masalah kerja sama yang terkait dalam langkah penanganan sampah plastik di laut. Presiden mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak.
Dijelaskan, Indonesia saat ini sedang menjalankan strategi nasional untuk menangani sampah laut, dari hulu ke hilir. Ia optimistis Indonesia bisa mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2025.
“Saya berpandangan negara EAS harus dapat mendorong gerakan global anti sampah plastik,” ujar Presiden seraya berharap negara di kawasan Asia Timur tetap konsisten dalam memerangi sampah plastik dan limbah berbahaya.
