ASPEK.ID, JAKARTA – Perum Bulog memberikan respon soal tudingan dugaan mark up harga impor beras.
Melalui keterangan resmi yang dikeluarkan Perusahaan, mereka menjelaskan isu demurage sebenarnya sudah pernah dijelaskan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, pada 20 Juni 2024 lalu.
Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi demurrage dalam rapat yang digelar pada 20 Juni 2024 lalu itu.
“Dalam kondisi tertentu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko handling komoditas impor. Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari,” ujar Bayu.
“Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya. Dalam mitigasi resiko importasi, demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor,” lanjutnya.
Ia menyebutkan adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan eskpor impor.
“Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor,” papar Bayu Krisnamurthi.
Saat ini, Perum BULOG masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.
Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3%.
Sementara itu, Mokhamad Suyamto selaku Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog mengatakan “Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (3/7/2024).
