ASPEK.ID, JAKARTA – Wacana penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian di Lebanon menguat di parlemen. Fraksi PKB dan Demokrat di Komisi I DPR mendorong pemerintah membuka opsi tersebut menyusul tewasnya tiga prajurit Indonesia dalam serangan yang diduga dilakukan Israel.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai insiden itu tidak bisa dianggap biasa. Ia meminta pemerintah merespons serius, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
“Ini bukan sekadar insiden biasa. Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian adalah persoalan serius yang harus menjadi perhatian khusus negara,” ujar Soleh, Selasa (7/4).
Menurutnya, DPR akan membahas persoalan tersebut secara khusus bersama pemerintah. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penarikan pasukan sebagai bentuk evaluasi atas meningkatnya risiko di lapangan.
“Salah satunya, kemungkinan penarikan seluruh prajurit TNI dari misi UNIFIL. Intinya, penugasan ini harus dievaluasi secara serius menyusul gugurnya tiga prajurit kita,” ujar Soleh.
Soleh juga mengingatkan bahwa insiden ini menjadi peringatan keras bagi Indonesia dalam keterlibatannya di kawasan konflik, termasuk dalam dinamika geopolitik yang lebih luas, seperti inisiatif Board of Peace yang dikaitkan dengan Donald Trump.
Ia menilai tanpa respons tegas, Indonesia berpotensi menghadapi risiko serupa di wilayah konflik lain seperti Gaza.
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menilai keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan usulan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait penghentian penugasan UNIFIL oleh PBB.
“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik. Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik,” kata Anton.
Di level internasional, pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di PBB telah mendesak langkah darurat. Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, meminta Dewan Keamanan segera memperkuat perlindungan bagi personel UNIFIL.
“Ini termasuk peninjauan protokol pengaturan keamanan, dan pengaktifan rencana darurat dan evakuasi yang sesuai dengan perkembangan di lapangan,” kata dia.
Sementara itu, Panglima TNI, Agus Subiyanto, telah mengambil langkah pengamanan internal. Ia memerintahkan seluruh prajurit Indonesia di Lebanon untuk menghentikan aktivitas luar dan berlindung di bunker.
“Jaga moril prajurit yang ada di sana, tetap laksanakan pengamanan intern ya, masuk ke bunker-bunker, dan tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moril prajurit supaya tetap semangat ya, makasih, semangat bertugas,” kata Agus. []
