Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa menjadi seorang pejabat publik harus siap menerima fitnah.
Ftnah ini harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data, termasuk terkait dugaan bisnis tes PCR yang menyeret namanya.
Fitnah tersebut bukan hal baru yang dia rasakan. Sebelumnya dia bersama pihak terkait diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membawa 260 vaksin dari China dan 100 juta vaksin dari negeri lain.
Namun, dia dituduh mengantongi keuntungan soal impor vaksin hingga Rp 2,6 triliun.
“Saya tertuduh bahwa Erick Thohir dengan keluarga ada keuntungan vaksin Rp 2,6 triliun, ada coba sebelum PCR sudah dituduh. Gimana caranya untuk vaksin, orang itu transaksi langsung dari Biofarma ke perusahaan sinovac tidak ada perantara, untungnya dimana,” jelasnya dikutip dari Liputan6.
Erick menekankan, memang pada konteks covid-19 itu banyak risiko yang harus diambil oleh pejabat publik. Tidak ada niat sedikitpun untuk memperkaya diri sendiri di tengah pandemi.
“Tanpa ada niat sedikitpun untuk pikiran memperkaya diri sendiri, lillahi ta’ala dan saya rasa bapak presiden memimpin dengan baik para menteri yang terlibat juga banyak yang bekerja 24 jam dan nawaitu nya jelas, kita pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan, karena perang melawan covid-19 ini belum selesai,” tutupnya.
