Setiap tahun, kita mendengar pidato yang sama: Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing. Literasi disebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Buku dipuji sebagai jendela dunia.
Lalu masyarakat datang ke toko buku.
Di sana, jendela dunia itu ternyata masih punya harga yang tidak ringan. Bukan hanya karena biaya kertas, percetakan, atau distribusi, tetapi juga karena sebagian buku umum masih dikenai PPN.
Lucunya, negara sering bertanya mengapa minat baca masyarakat rendah. Padahal, bagi banyak keluarga, membeli satu buku saja bisa berarti mengorbankan kebutuhan lain.
Di banyak negara, buku diperlakukan sebagai investasi sosial. Pajaknya dihapus, diturunkan, bahkan disubsidi.
Logikanya sederhana, semakin mudah masyarakat membeli buku, semakin besar peluang lahirnya generasi yang berpikir kritis.
Menurut International Publishers Association (IPA) dan Federation of European Publishers (FEP), 53 dari 134 negara tidak mengenakan PPN atas buku cetak. Sebanyak 37 negara menerapkan tarif 0% untuk buku cetak maupun buku elektronik. Rata-rata PPN buku cetak di dunia hanya 5,5%.
Malaysia, India, Korea Selatan, Inggris, Thailand, hingga Filipina memilih membebaskan pajak buku demi memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.
Mengapa?
Karena di banyak negara, buku dipandang sebagai investasi publik, bukan sekadar komoditas dagang. Semakin murah buku, semakin besar peluang masyarakat membaca. Semakin tinggi tingkat literasi, semakin kuat pula fondasi ekonomi berbasis pengetahuan.
Di Indonesia, logikanya sering terasa berbeda. Kita ingin mencetak manusia unggul, tetapi akses menuju ilmu masih diperlakukan sebagai objek konsumsi yang bisa dipungut pajak.
Tentu, pajak adalah instrumen penting untuk membiayai negara. Namun, kebijakan fiskal juga selalu berbicara tentang prioritas. Dan pertanyaannya sederhana: apakah buku ditempatkan sebagai sumber penerimaan, atau sebagai investasi jangka panjang bagi bangsa?
Negara mungkin memperoleh tambahan penerimaan dari pajak buku. Tetapi bila harga buku semakin sulit dijangkau, yang hilang bukan sekadar transaksi. Yang ikut hilang adalah kesempatan seseorang untuk membaca, belajar, dan memperluas cara berpikir.
Barangkali sudah waktunya kita berhenti bertanya, “Mengapa minat baca masyarakat rendah?”
Karena mungkin persoalan utamanya bukan pada rakyat yang malas membaca.
Melainkan pada negara yang belum sepenuhnya mempermudah rakyat untuk membeli buku.
POJOK REDAKSI
