ASPEK.ID, JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti kinerja sejumlah menteri yang dinilainya belum memberikan dukungan memadai terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto. Tiga nama yang menjadi perhatiannya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal, Kamrussamad mengangkat persoalan layanan publik, terutama pemadaman listrik yang disebutnya telah berlangsung selama 10 bulan. Menurutnya, gangguan tersebut berpotensi merusak rantai pasok ekonomi di daerah.
“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).
Dia menilai pergantian Direktur Utama PLN belum cukup untuk menyelesaikan persoalan karena menteri tetap memiliki peran penting sebagai regulator. Akbar Faizal kemudian menyela pembicaraan dengan menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.
Kamrussamad menyoroti polemik bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya dapat mengganggu aktivitas ekonomi daerah. Ia mengatakan keluhan masyarakat perlu menjadi perhatian seluruh partai politik, bukan hanya partainya sendiri.
“Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami,” ucapnya.
Menurut Kamrussamad, gangguan pada rantai pasok dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Kondisi itu juga dinilainya berpotensi mengurangi kepercayaan investor domestik dan global sehingga mereka memilih bersikap wait and see.
“(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya,” tuturnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kamrussamad membahas persoalan judi online dan pinjaman online yang menjerat masyarakat. Ia menilai fungsi regulator Kementerian Komunikasi dan Digital perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menutup akses terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Nama ketiga yang disorot adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut atas permintaan Prabowo agar suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM diturunkan, mengingat menurutnya tingkat bunga selama ini masih berada di atas 20 persen.
“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” gugatnya.
