ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran publik soal potensi dominasi kebijakan fiskal terhadap moneter menyusul terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Sorotan muncul karena Thomas berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan sekaligus memiliki relasi keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun Purbaya menegaskan, status tersebut tidak serta-merta menggerus independensi bank sentral.
“Orang bilang katanya fiskal menguasai moneter. Enggak kan, beda, setelah di sana ya dia di sana, saya enggak bisa ngendaliin dia,” ujar Purbaya saat ditemui di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Purbaya, setiap pejabat yang masuk ke Bank Indonesia otomatis tunduk pada mandat, aturan, serta mekanisme kerja bank sentral yang independen. Latar belakang fiskal Thomas, kata dia, justru dapat memperkaya dinamika diskusi kebijakan di internal BI.
“Harapannya dia bisa menjalankan kebijakan, memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern-concern di fiskal,” ujarnya.
Purbaya menilai sinergi pemahaman fiskal dan moneter dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas makro, pembiayaan pembangunan, serta kesinambungan fiskal jangka menengah.
Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh pandangan dan masukan tetap disampaikan dalam forum yang setara dan profesional, tanpa mengaburkan posisi Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dari pemerintah.
Thomas Djiwandono sebelumnya terpilih sebagai Deputi Gubernur BI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun menyatakan Thomas unggul dari dua kandidat lainnya, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.
