ASPEK.ID, SABANG – Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menindaklanjuti penandatanganan kerja sama antara Krakatau Bandar Samudera (KSP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) serta meninjau pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang, Jumat (11/6/2021).
“Pemerintah RI melalui Kemenko Marves sangat mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan oleh KBS dan BPKS ini,” puji Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo.
“Kerja sama ini dapat mendorong pengembangan dan revitalisasi penataan kawasan Sabang dan Cilegon-Banten menjadi salah satu poros logistik maritim, terutama komoditas penting dan curah di Indonesia,” ungkap Basilio.
Basilio mengungkapkan bahwa Pelabuhan Bebas Sabang sangat strategis dan siap secara infrastrukturnya untuk dijadikan First Emergency Call Response Port terutama di masa pandemi Covis-19.
“Kita perlu manfaatkan momentum global pandemi ini untuk benefit ekonomi dan pemberdayaan pemerintah daerah,” jelas Basilio.
Dijelaskan oleh Basilio, Indonesia sebagai pengusung Resolusi PBB 75/17 berkomitmen untuk melindungi pelaut global, dan didukung 71 negara serta diadopsi pada tanggal 1 Desember 2020 di New York, meminta negara-negara untuk memfasilitasi masuknya kapal-kapal asing untuk menurunkan Pelaut sesuai Protokol Covid-19.
Pembangunan dan pengembangan transportasi laut ini dinilai sudah sangat mendesak untuk segera direalisasikan guna pemenuhan target rencana strategis serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama jasa layanan moda transportasi laut bidang logistik dan kepelabuhanan.
Pengembangan ini tentunya juga didukung oleh potensi ekonomi di wilayah Selat Malaka. Dalam pemaparannya, Basilio mengungkapkan bahwa jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka hingga Selat Singaporemencapai 120.000 kapal di tahun 2020. Karena itu juga, diperlukan sinergi antara BUMN dan Badan Usaha dalam rangka melakukan percepatan rencana pembangunan kawasan pelabuhan yang bernilai sangat strategis di Indonesia.
“Ke depannya, Kemenko Marves akan mendorong swasta dan asosiasi terkait untuk berperan dalam pembangunan ekosistem transportasi maritim, terutama menjaga kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok global untuk komoditas esensial,” pungkas Deputi Basilio.
Dalam kunjungan ini, Deputi Basilio berdiskusi dengan seluruh jajaran BPKS, Otoritas yang terlibat dalam jasa-jasa kepelabuhanan seperti KKP, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, KPLP, BNPB, dan Pimpinan Pemda Kota Sabang.
