ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah mengapresiasi masyarakat yang telah memutuskan untuk tidak mudik selama masa peniadaan mudik Lebaran 2021 yang berlaku pada 6 hingga 17 Mei.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/5/2021), di Jakarta.
“Kami selaku penyelenggara mengapresiasi masyarakat memberikan suatu respons yang baik tentang upaya peniadaan mudik yang efektif,” ujarnya.
Menhub mengungkapkan, dari tanggal 6 hingga 9 Mei terjadi penurunan pergerakan penumpang baik di angkutan udara, laut, darat, maupun perkeretaapian.
“Tanggal 6 Mei sampai 9 Mei yang kita evaluasi, terjadi penurunan yang signifikan. Kalau dari normal itu di (angkutan) udara penurunan sampai 93 persen, kalau di laut dan kereta api kira-kira 90 persen, di darat memang sedikit penurunan kira-kira 40 persen,” ungkapnya.
Namun, Menhub mengungkapkan, terjadi kenaikan jumlah penumpang pada periode sebelum peniadaan mudik yaitu tanggal 22 April hingga 5 Mei. Pada periode tersebut, para pelaku perjalanan diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan negatif tes PCR/swab antigen/GeNose.
“Pada masa 22 April sampai tanggal 5 Mei terjadi suatu kenaikan jumlah mereka yang keluar dari tempat asal 20-30 persen,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Budi Karya juga mengapresiasi semua unsur yang telah berupaya maksimal melakukan penyekatan di sejumlah titik yang dilalui pemudik.
“Kami mengapresiasi TNI, Polri, dan pemda [pemerintah daerah) yang melakukan effort yang baik terhadap upaya-upaya penyekatan. Kemarin kami sempat melakukan suatu kunjungan ke tiga tempat: ke (Pelabuhan) Merak, (Pelabuhan) Bakauheni, dan ke Brebes, penurunan begitu signifikan, 90 persen penumpang pergerakannya,” ujarnya.
Ditambahkan Menhub, penyekatan tersebut tidak berlaku untuk pergerakan arus barang atau logistik yang hanya turun sekitar 3-5 persen.
“Artinya rencana kita untuk melakukan peniadaan mudik pada penumpang dan memberikan seluas-luasnya pergerakan kepada logistik itu terjadi dengan baik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi Karya memaparkan bahwa pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan pemudik pada H-2 dan H-1 Idulfitri.
“Dari pantauan yang kami lihat dari survei kami, bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi tinggi mungkin besok dan lusa. Oleh karenanya, kami mengimbau untuk tetap tidak melakukan mudik karena itu akan lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, imbuh Menhub, pemerintah juga berkonsentrasi mengatur kepulangan para pekerja migran Indonesia (PMI) terutama dari Malaysia, melalui titik kedatangan di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
“Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ke tempat tujuan akhir dan juga bus. Tadi sudah disepakati bahwa TNI dengan komandan Pangdam akan mengambil alih satu pengelolaan dua titik, di Kepri dan di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ditambahkan Menhub, dalam Rapat Terbatas juga diputuskan larangan penggunaan pesawat carter selama masa peniadaan mudik.
“Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan carter selama masa peniadaan mudik ini, sehingga kalau ada tenaga–tenaga kerja disarankan menunda perjalanan. Tetap ke Indonesia tetapi menunda,” ujarnya.
Selain terus mengintensifkan pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi pergerakan arus balik yang diprediksi terjadi mulai H+2 Lebaran.
“Dari catatan kami ada 22 persen yang akan balik pada hari Minggu H+2, itu kalau dikuantifikasi kira-kira 3,6 juta (pemudik), suatu jumlah yang banyak,” ungkap Menhub.
