ASPEK.ID, JAKARTA – Pemadaman listrik yang sempat terjadi pada 4 Agustus lalu, di tiga provinsi di Indonesia ternyata masih menjadi perhatian serius pemerintah, terutama Kementerian BUMN.
Melaui siaran persnya, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta jajaran direksi PLN untuk dapat belajar dari negara lain terkait kecepatan normalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan
Rini mencontohkan seperti di London saat blackout (gelap total) yang terjadi dapat dipulihkan dalam waktu dua jam.
Menurutnya pemadaman listrik yang dialami Indonesia seperti kemarin juga pernah terjadi di berbagai dunia, seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina dan Inggris.
Namun, skema distribusi listrik di negara-negara tersebut menggunakan “house load system” sehingga dapat dinormalisasi kembali dalam jangka waktu dua jam. Dengan “house load system” ini, jika ada gangguan maka listrik yang mati hanya satu desa atau satu wilayah saja maka pemulihannya akan lebih mudah.
“Untuk itu, kami akan menggunakan house hold system di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya. Saya harap kejadian gangguan listrik yang terjadi menjadi pembelajaran kami semua,” ujar Rini Soemarno dilansir dari Antara.
Rini juga meminta PLN menyusun skenario darurat untuk mempercepat upaya normalisasi, jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pemadaman listrik.
Ia pun mendorong PLN untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem pusat krisis. Crisis center ini nanti akan disinergikan bersama BUMN dengan menggunakan call center bersama. PLN pun akan melakukan pengelolaan data dan informasi para pelanggan.
PLN juga diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam membebaskan Right of Way (ROW) atau jarak bebas minimum di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Saat ini, ROW telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minumum pada SUTT, SUTET dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.
