ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah ingin menghadirkan rasa aman kepada masyarakat saat liburan panjang termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru 2020.
Untuk itu, Presiden menginstruksikan TNI dan Polri, BIN terus bersinergi melakukan tindakan pencegahan, penangkalan dan dari setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Tahun Baru 2020.
“Kita juga harus terus memperkuat nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai persaudaraan diantara sesama anak bangsa. Sehingga dalam menjelang Natal dan Tahun Baru kenyamanan, rasa aman masyarakat bisa kita hadirkan,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Persiapan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/12).
Dalam ratas tersebut Presiden juga mengingatkan mengenai ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta bahan-bahan pokok agar terjaga dengan baik. “Saya ingin memastikan bahwa pasokan dan distribusi berjalan dengan lancar,” tegasnya.
Sedangkan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi, Presiden mengingatkan, agar juga disiapkan dengan baik.
“Kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan pengguna transportasi harus betul-betul kesiapannya dari berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara benar-benar tidak ada masalah nantinya, termasuk kecukupan stok BBM selama Natal dan Tahun Baru,” tegas Presiden.
Sementara itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah melaporkan kesiapan Polri mengamankan, memberikan rasa aman termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang ada.
“Termasuk kalau ada sweeping atau pun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik SARA dan tawuran, tadi dilaporkan oleh Bapak Kapolri dalam hal ini Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti itu,” kata Seskab Pramono Anung.
Seskab menegaskan, Presiden telah meminta kepada Polri agar dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini aksi-aksi yang seperti itu (sweeping atau pun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik SARA dan tawuran, red) tidak ada lagi.
