Menkeu Sri Mulyani menyampaikan akan menerapkan disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3% dari produk domestik druto (PDB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) 2023. Langkah disiplin itu untuk mengantisipasi dampak dari situasi global.
“Ini adalah sesuai dengan task force yang dibuat oleh PBB, dan mereka mengidentifikasi situasi tantangan global ini akan berpotensi kepada tiga area krisis, yaitu pangan, energi, dan utang. Selain itu, kalau kita defisitnya masih sangat besar, kita harus melakukan financing apalagi financingnya sampai desperate, maka kita pasti akan terkena hit dengan cost of fund yang sangat tinggi,” jelas Sri dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia bertajuk “Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Sri menuturkan anggaran subsidi energi pada 2023 masih dalam pembahasan dengan DPR. Pemerintah menyediakan subsidi minyak Rp340 triliun dengan asumsi minyak di kisaran USD90 per barel.
“Tentu kita juga melihat ketidakpastian outlook dari harga minyak,” ucapnya.
Dalam melakukan proyeksi tersebut, dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan menggunakan data dari agency yang kredibel dan memiliki otoritas di bidang minyak.
Di sisi lain, dia menyebut volatilitas harga minyak juga terjadi akibat tekanan geopolitik, termasuk penggunaan BBM sebagai salah satu instrumen perang.
“Tapi kita sudah tahu bahwa oil is becoming an instrument of war. Masing-masing menggunakannya itu,” tutupnya.
