ASPEK.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika RI memprioritaskan pembangunan Base Transciever Station (BTS) di wilayah perbatasan.
Pembangunan BTS sangat dibutuhkan agar terjalin informasi yang baik bagi prajurit-prajurit sehingga mampu melakukan komunikasi, atau kontak teritorial dengan masyarakat setempat dalam rangka upaya bela negara.
“Apakah Pak Menteri sudah memasukan program pembangunan BTS ini yang kalau tidak salah ada 1.682 di tahun 2020? Kalau belum, mohon dengan segala hormat, karena ini demi kepentingan, bukan hanya prajuruit TNI tapi untuk yang lebih besar lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara, mohon mendapat prioritas,” pinta Hasanuddin saat rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).
Pembangunan menara BTS di seluruh daerah perbatasan guna memudahkan akses komunikasi selular, Hasanuddin meminta agar pembangunan BTS di Kalimantan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.
Seharusnya, pembangunan di daerah-daerah perbatasan, terluar dan terpencil merupakan salah satu sasaran pembangunan pemerintah.
“Pamtas atau pengamanan perbatasan, khusus perbatasan darat, situasi medannya tidak begitu menguntungkan, patroli hanya berjalan, terutama di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan wilayah perbatasn Sabah, kurang lebih ada sekitar tiga atau empat batalyon pasukan TNI Angkatan Darat di sana, ini sistem komunikasinya tidak begitu baik,” jelas Hasanuddin.
Pembangunan BTS akan memacu teknologi selular, pemerintah juga harus memacu penyebaran informasi di daerah perbatasan, termasuk dengan penyiaran radio yang menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami masyarakat di perbatasan.
