ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan bahwa sekitar 20 juta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) diperkirakan belum mendapatkan manfaat pemulihan ekonomi nasional.
Pelaku UMKM yang terkena dampak Covid-19 ini, belum mendapatkan manfaat pemulihan ekonomi nasional, karena belum terhubung ke sistem perbankan.
“Kemungkinan mereka belum menerima manfaat kebijakan ini (pemulihan ekonomi) termasuk kebijakan bantuan sosial,” kata Teten dalam diskusi daring seperti dilansir dari alman Antara di Jakarta, Selasa (19/5).
Teten mendorong pelaku UMKM itu mengajukan pinjaman baru sehingga selain terdata dalam sistem perbankan, mereka juga langsung masuk dalam skema stimulus pemerintah.
Stimulus pemerintah dalam program pemulihan ekonomi itu yakni subsidi bunga, penundaan pokok selama enam bulan, insentif pajak hingga kemudahan akses kredit modal kerja baru.
“Mereka akan masuk dengan skema ini, grace periode (masa tenggang) menjadi enam bulan tanpa harus bayar cicilan, langsung dengan subsidi bunga, dan langsung dengan penghapusan pajak,” ujar dia.
Teten menyebut data 20 juta UMKM belum terhubung dengan perbankan itu didapatkan dari Smeru, sebuah lembaga penelitian bidang sosial ekonomi.
Jumlah UMKM selama ini dikatakan Teten memang tidak mudah namun dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat ada 64 juta pelaku UMKM.
Pelaku usaha yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan di antaranya bank umum konvensional, BPR, BPR Syariah, hingga lembaga pembiayaan terverifikasi sesuai nama dan alamat mencapai 60,66 juta debitur UMKM.
Pelaku usaha itu, kata dia, memiliki nilai pinjaman di bawah Rp10 miliar dan mayoritas di bawah Rp500 juta.
“Tentu ini data masih bisa overlap (tumpang tindih), bisa saja satu UMKM pinjam di beberapa sumber tapi kira-kira kami ada data 60 juta lebih dan di statistik itu 64 juta, kira-kira sudah mendekati,” katanya.
Teten mengungkapkan belum rapinya data UMKM tersebut karena mereka dikelola 18 kementerian dan lembaga dan masing-masing instansi itu tidak memiliki desain strategi nasional dalam pembangunan UMKM.
“Ke depan harus ada one gate policy untuk pembangunan UMKM,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers daring terkait program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Senin (18/5) menyebutkan pemerintah memberikan subsidi bunga ultramikro dan UMKM sebanyak 60,66 juta rekening sebesar Rp34,15 triliun.
Jumlah itu terdiri dari Rp27,26 triliun melalui BPR, perbankan, perusahaan pembiayaan, Rp6,04 triliun melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultramikro, Program Membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), dan Pegadaian.
Selain itu, sebesar Rp0,49 triliun melalui online, koperasi, petani, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), UMKM Pemda.
Sementara itu, total penundaan pokok sebesar Rp285,09 triliun dengan total outstanding kredit penerima subsidi bunga mencapai Rp1.601,75 triliun.
