ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian PUPR Hendy Rahadian memaparkan ada tiga tantangan konstruksi jalan tol pada 2021
Ketiga tantangan tersebut bermuara pada pendanaan proyek-proyek jalan tol. Menurutnya, biaya dan dana yang tersedia setelah penajaman proyek jalan tol untuk 2021 tidak sebanding.
“Kami lihat dengan budget constraint baik dari segi tanah dan dukungan konstruksi, ini bukan hal yang mudah [untuk mencapai target 2024] karena kami membutuhkan biaya,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (27/1/2021).
Hendy menuturkan pihaknya membutuhkan biaya pembebasan tanah untuk proyek jalan tol sampai 2024 senilai Rp55,25 triliun. Dengan kata lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menyiapkan anggaran sekitar Rp13,7 triliun setiap tahunnya sepanjang 2021-2024.
Disebutkan dana pembebasan tanah untuk konstruksi jalan tol hanya dianggarkan sekitar Rp5,93 triliun atau 39,02% dari anggaran yang dibutuhkan.
Masalah kedua, pihaknya membutuhkan dana Rp171,8 triliun sebagai jasa konstruksi jalan tol selama 4 tahun ke depan. Adapun, 86,14 persen atau sekitar Rp148 triliun ditujukan untuk konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra.
Hendy berujar kekurangan dana untuk konstruksi Jalan Tol Trans Sumatra merupakan tantangan ketiga yang harus dihadapi. Pasalnya, penugasan konstruksi jalan tol tersebut dilimpahkan pada PT Hutama Karya (Persero) Tbk.
Hutama Karya saat ini harus disuntikkan dana pemerintah. Hendy menyatakan skema penyuntikan tersebut adalah penanaman modal negara (PMN).
“Setelah kami evaluasi, ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sekitar Rp60 triliun. Kalau tidak segera dipenuhi, otomatis proyek konstruksi yang berjalan sekarang, berhenti,” katanya.
