ASPEK.ID, JAKARTA – Provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia itu kembali menjadi bahan perbincangan. Berjuluk Serambi Mekkah, Aceh memang dikenal sebagai daerah yang sering membuat ‘sensasi’. Tak jarang, Aceh lebih dikenal karena masalah yang kerap di cap kontroversial.
Keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), penemuan ladang ganja, menjadi jalur penyelundupan sabu-sabu rute internasional dan tersandungnya sejumlah kepala daerah di Aceh karena kasus korupsi adalah segelintir sensasi yang pernah muncul di Aceh.
Aturan-aturan yang dikeluarkan juga menuai bermacam reaksi dari publik. Sebut saja aturan wajib jilbab bagi pramugri (Aceh Besar), dilarang ngopi semeja antara pria dan wanita (Bireuen), pemberlakuan jam malam bagi perempuan (Banda Aceh) dan aturan dilarang ngangkang di atas sepeda motor bagi perempuan (Lhokseumawe).
Aceh juga menjadi topik yang kerap diperbincangkan oleh dunia internasional, terutama bagi mereka yang kerap menyuarakan isu Hak Asasi Manusia (HAM), karena Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan Syari’at Islam dan pemberlakuan hukuman cambuk.
Kali ini, Aceh kembali membuat sensasi terakit penanganan virus Corona jenis baru atau Covid-19. Sama seperti daerah lain di Indonesia, Aceh saat ini juga sedang ‘kalang kabut’ membuat berbagai langkah pencegahan agar laju penyebaran Corona tidak semakin meluas di daerah yang juga berjuluk Tanah Rencong itu.
Juru Bicara Pemerintah Aceh yang juga merangkap Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdul Gani mengatakan bahwa, Pemerintah Aceh saat sedang menyiapkan tanah untuk kuburan massal korban Covid-19.
“Hal ini perlu kita persiapkan karena berdasarkan pengalaman negara-negara dan pengalaman di Indoneisa, angka kematian termasuk yang tertinggi. Berdasarkan pengalaman tersebut, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya seperti ruang perawatan, peralatannya, kita persiapkan sumber daya manusianya,” kata dia saat Live Conference di Banda Aceh, Sabtu (28/3) malam.
“Kalau takdir tentu saja, barangkali ada yang dipanggil Sang Pencipta, kita juga harus menyiapkan tempat. Tadi pagi Pak Sekda sudah melihat lokasinya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita memiliki satu tempat untuk menguburkan korban Corona,” tambahnya.
Sontak saja, pernyataan tersebut memantik reaksi beragam dari publik, khususnya masyarakat Aceh sendiri. Tak sedikit, sejumlah netizen meluapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Aceh, yang dianggap telah membuat masyarakat pesimistis dan menakut-nakuti masyarakat.
Kewaspadaan tinggi Aceh terhadap Corona sejatinya baru beberapa hari pasca kasus pertama, setelah satu orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia pada Senin (23/3) dinyatakan positif terinfeksi Corona, usai hasi lab nya keluar pada Kamis (26/3).
Aceh merupakan provinsi ke-27 yang terpapar virus Corona, di samping kemunculan kasus pertama yang juga dialami oleh Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah. Artinya, Aceh baru terdampak langsung kurang lebih 4 hari, jika dibandingkan episentrum Corona, DKI Jakarta yang telah waspada dan siaga sejak 2 Maret atau hampir sebulan lalu.
Wacana atau ide kuburan massal korban Corona yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh, dirasa kurang tepat mengingat Aceh memiliki beberapa kuburan massal korban gempa dan tsunami, dimana korban jiwa yang jatuh saat lebih dari 200.000 jiwa. Otomatis, masyarakat menjadi pesimistis dan kembali dihantui trauma masa lalu.
Penyampaian wacana kuburan massal ke publik juga tidak pantas, karena Aceh baru memiliki satu kasus positif Corona. Jika dibandingkan DKI Jakarta, Aceh tidak ada apa-apanya. Bayangkan saja, hingga Sabtu (29/3) pagi, sudah ada korban meninggal sebanyak 62 orang dan terkonfirmasi positif serta sedang menjalani perawatan ada 627 orang.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan bahwa pemakaman korban Corona akan dilakukan di dua titik yakni di TPU Tegal Alur di Jakarta Barat dan TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur. Tidak ada lokasi khusus, karena lokasi tersebut masih memiliki daya tampung.
Lantas, kenapa Pemerintah Aceh menganggap wacana kuburan massal tersebut menjadi layak dan patut diperbincangkan? Kenapa tidak memilih tema lain? Kenapa tidak fokus saja memikirkan strategi untuk penanggulangan dan sebisa mungkin bekerja untuk menahan laju penyebaran virus Corona di Aceh?
Jika pun memiliki rencana memiliki kuburan untuk korban Corona, yang disebut-sebut karena permintaan dari pihak Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, seharusnya cukup Pemerintah Aceh saja yang tau. Anggap saja itu seperti, rencana taktis mungkin.
Apakah ide kuburan massal menjadi sinyal ketidakmampuan Pemerintah Aceh menghadapi virus Corona? Atau Aceh ingin terlihat eksis dengan wacana ini, sehingga menarik perhatian daerah lain, bahkan perhatian pusat untuk mewacanakan hal serupa?
Aceh memang dari dulu telah dikenal sebagai daerah modal baik itu saat perjuangan kemerdekaan maupun di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Mungkin juga, wacana kuburan massal bagi korban Corona ini juga modal berbentuk gagasan yang diberikan Aceh secara tidak langsung untuk Indonesia. []
**
Juru Bicara Pemerintah Aceh yang juga merangkap Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdul Gani akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya itu pada Minggu (29/3) pagi.
“Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh dan publik nasional atas penyataan yang kurang tepat. Saya meluruskan bahwa tanah yang dipersiapkan Pemerintah Aceh, bukan kuburan massal melainkan tanah pemakaman jenazah dari RSUD dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh,” katanya.
Redaksi
