ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu serta DKPP guna membahas rasionalisasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Pelaksanaan Pilkada 2020 dijadwalkan akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang setelah mengalami penundaaan karena pandemi Covid-19.
Ketua Komisi II DPR RI Achmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan seharusnya tahapan persiapan Pilkada sudah selesai pada 15 Juni, atau bertepatan dengan pembukaan awal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2020/2021.
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan Rapat Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Kita menyepakati akan ada satu rapat lagi dalam masa reses ini, karena kalau nanti kita menunggu masuk awal persidangan selanjutnya, itu persis pada tanggal 15 Juni, dimana pada tanggal tersebut harusnya sudah mulai masuk tahapannya. Harusnya saat itu semua persiapan termasuk anggaran dan barang yang dibutuhkan sudah ada,” kata Doli usai memimpin rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6).
Terkait alokasi waktu tersebut, politisi Fraksi Partai Golkar memperkirakan pada pekan depan, seluruh pihak harus sudah menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk segera memutuskan, besaran tambahan dalam bentuk anggaran dan dalam bentuk barang, serta kapan waktu deliver-nya.
Berkenaan dengan pihak mana yang akan diberikan kewenangan belanja, Doli mengatakan bahwa nanti akan dibahas dalam rapat yang sama.
“Itu nanti kita bahas dalam rapat berikutnya. Tadi semua mengharapkan, karena penyelenggaraan sudah terlalu berat dan juga waktu, pengadaan diharapkan bukan oleh KPU dan Bawaslu, mereka juga sangat gembira mau ditunjuk pengadaan barang-barang yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Nanti akan dibicarakan dalam Rapat Gabungan mana yang membentuk dalam bentuk anggaran atau dalam bentuk barang,” jelasnya.
Mengenai kecukupan waktu tahapan penyelenggaran Pilkada, Doli mengakui pihaknya optimis dapat terkejar.
“Insya Allah waktunya cukup, tinggal tergantung komitmen kita semua karena ini hajatan nasional, ada apa namanya kita semua ya Pemerintah, DPR, penyelenggara sudah ada keputusan, yang saya kira kita harus menjalankan keputusan itu,” tutup legislator dapil Sumatera Utara III itu.
