ASPEK.ID, JAKARTA – Laba tahun berjalan yang dihasilkan salah satu BUMN Farmasi, PT Phapros Tbk, pada Tahun 2019 lalu mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Diketahui, penurunan laba tahun berjalan dari Rp 133,29 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 102,31 tahun 2019 sehingga terjadi penurunan sekitar Rp 31 miliar.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK meminta agar kedepan manajemen PT Phapros Tbk dikelola secara lebih baik dan efisien lagi agar tidak terjadi penurunan laba yang cukup besar.
“Ini perlu mendapat perhatian serius,” ujar Amin usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Kantor PT Phapros Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Legislator dapil Jawa Timur IV ini membandingkan, saat Phapros masih perusahaan swasta justru terbilang bagus kinerjanya, tapi setelah menjadi BUMN justru menurun dan kondisi ini tidak bagus untuk masa depan.
Dengan menjadi BUMN tentu ada fasilitas dari negara, ada modal dari negara, ada sumber daya dari negara, bahkan ada kebijakan-kebijakan negara yang berpihak.
Ia menguraikan, laba bersihnya sebuah perusahaan merupakan salah satu parameter keberhasilan atau kegagalan manajemen.
Penurunan laba bersih mencapai sekitar 30 persen mengundang tanda tanya besar, sebelum menjadi BUMN sempat menorehkan keuntungan Rp 133 miliar lalu pada tahun 2019 justru menurun menjadi Rp 102 miliar.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengkritisi alasan pihak manajemen Phapros bahwa penurunan laba diakibatkan adanya bunga hutang jatuh tempo.
Namun menurut Amin, lebih disebabkan oleh manajemen operasional perusahaan yang kurang baik dan ini menjadi tantangan tersendiri.
“Jangan sampai BUMN selalu identik dengan perusahaan plat merah yang kalah dengan swasta,” tegasnya.
Ia menerangkan, Komisi VI DPR RI akan mendukung dari sisi kebijakan tapi manajemen Phapros harus bisa menunjukkan kinerja yang lebih bagus.
“Kita akui pemain di bisnis farmasi ini sangat banyak, dari pangsa pasar sebesar Rp 88 triliun ada sekitar 250 pemain di bidang farmasi ini. Dan perusahaan terbesar saja menguasai tak lebih dari 6 persen share market-nya,” jelas Amin.
Politisi yang memiliki latar belakang Akuntan ini mengatakan bahwa persaingan di bidang farmasi di tengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Phapros dan Kimia Farma selaku induknya.
“Industri farmasi ini menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat harus bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Government). Bila ini ditegakkan maka akan meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Phapros, Hadi Kardoko dalam paparannya mengakui adanya penurunan laba tahun berjalan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut menurutnya disebabkan adanya pembayaran hutang jatuh tempo dan juga akuisisi PT Lucas Djaja.
“Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada tahun 2018 skornya sebesar 479,75 meningkat menjadi 523,25 pada tahun 2019. Sementara peningkatan skor perolehan GCG tahun 2018 sebesar 86,72 menjadi 90,09 (very good/sangat baik) pada tahun 2019,” ulas Hadi.
Langkah sinergi ketika masuk dalam Kimia Farma Group antara lain penjualan produk Phapros melalui jaringan Kimia Farma, penetrasi pasar ekspor, ekspansi pasar melalui penetrasi digital, efisiensi dalam pengadaan bahan baku melalui joint procurement.
“Serta refinancing pinjaman kepada pihak ketiga melalui line Kimia Farma,” pungkasnya.
