Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud mengkritisi alokasi alokasi anggaran di Kementerian Perhubungan untuk pembangunan infrastruktur transportasi di Aceh.
Padahal, menurut Ruslan, kebutuhan belanja peralatan jalan dan kelengkapan infrastruktur transportasi di Aceh sangat banyak.
Hal tersebut disampaikan Ruslan sebagai respon dari paparan yang disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI, baru-baru ini.
Raker tersebut membahas evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Program Kerja Kemenhub Tahun 2022,
“Saya perhatikan di seluruh Direktorat Jenderal Kemenhub, alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sangat minim untuk Aceh. Saya tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Padahal kebutuhan belanja peralatan jalan dan kelengkapan infrastruktur transportasi lainnya di Aceh sangat banyak,” lanjut Ruslan.
Politisi Fraksi PKB ini juga mengaku tidak mengetahui faktor apa yang mendasari minimnya alokasi anggaran dari Kemenhub untuk Aceh yang sedang berupaya mengejar ketertinggalan infrastruktur transportasi dari daerah lainnya.
“Seharusnya Pak Menteri bisa menyesuaikan alokasi anggaran tersebut dengan kebutuhan kelengkapan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan Aceh sehingga capaian pembangunan dapat berjalan maksimal,” tutup Ruslan.
