Presiden Jokowi geram dengan sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda) hingga BUMN yang kecanduan impor. Bahkan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot dirut yang tidak memaksimalkan penyerapan barang dalam negeri.
Pengamat BUMN Herry Gunawan menganggap wajar kekesalan Jokowi tersebut. Sebab, kebanyakan perusahaan milik negara memang cenderung belum bisa lepas dari ketergantungan impor.
“Bahkan untuk industri obat, sekitar 90 persen bahan bakunya impor. Boleh jadi ini yang membuat presiden geram,” ujar Herry, Senin (28/3/2022) disadur dari Liputan6.com.
Beberapa BUMN farmasi seperti Holding BUMN Farmasi Bio Farma, PT Kimia Farma (Persero), dan PT Indofarma, serta PT Phapros Tbk yang merupakan anak perusahaan Kimia Farma. Menurut Herry, BUMN farmasi terpantau tidak ekonomis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
“Produksi bahan baku obat kimiawi mahal. Dampaknya ke harga obat yang dijual, sehingga bisa kalah bersaing di industri,” terang dia.
Alasan tersebut memang masuk akal jika berbicara soal untung-rugi. Tapi, ia menegaskan, BUMN seharusnya punya misi sosial serta mau mendukung perekonomian nasional.
“Ini amanat UU BUMN. Mestinya BUMN yang memulai produksi bahan baku sendiri jangan terus-terusan berpikir laba. Di sini peran Menteri BUMN jadi sangat penting,” tutup Herry.
Kementerian BUMN di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mencopot direktur utama atau dirut BUMN yang masih hobi melakukan impor.
“Arahan Presiden Jokowi jelas ya. Jadi kalau masih ada dirut BUMN ke depannya tidak memprioritaskan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), pasti akan diganti,” tegas Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, Sabtu (26/3/2022).
Arya belum mau buka-bukaan, apa saja nama perusahaan BUMN dimaksud Jokowi yang saat ini masih bergantung pada pasokan impor. Kementerian BUMN pun masih mengkaji, kenapa mereka lebih memilih impor ketimbang memanfaatkan barang dalam negeri.
