• Latest
  • Trending

DJP Buka Suara Soal Pegawainya Kena OTT KPK

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

72 Siswa di Duren Sawit Diduga Keracunan MBG

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

Jusuf Kalla: 10 Orang Kaya, 1 Muslim

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

Mulai Juli, RI-China Gunakan Yuan

Kemenkeu Resmi Buka Rekening Kas Negara dalam Yuan

Strategi Bahlil Tekan Impor Migas

Menteri ESDM: Indonesia Tidak Hanya Terima Investasi dari China Namun Harus Kuasai Teknologi dan Buka Lapangan Kerja

Alasan Investor Global Lirik RI

AI Hilangkan 92 Juta Lapangan Kerja Namun Ciptakan 170 Juta Lapangan Kerja

Awas, Pemerintah Kejar Pajak Youtuber

Google Ungkap Alasan Penutupan Belasan Ribu Akun YouTube Indonesia

16 Merek RI Tayang di Times Square New York

Trump: Jalan di AS Kotor, Puji Jalan di China

BPOM  Jelaskan Soal Taiwan Tahan Lada Bubuk Indonesia

BPOM  Jelaskan Soal Taiwan Tahan Lada Bubuk Indonesia

Pantai Bali Masuk Pantai 5 Besar Terbaik di Dunia 2026

Pantai Bali Masuk Pantai 5 Besar Terbaik di Dunia 2026

Pelaku UMKM Dapat Tunda Bayar Kredit KUR/UMi 6 Bulan

4 Komponen Penting Pendorong Ekonomi Daerah

Kemendagri:  Kota Besar di Dunia Berlomba  Terapkan TI

Tiongkok Akan Bangun 10 Smart Cities Senilai Rp914 Triliun di RI

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

DJP Buka Suara Soal Pegawainya Kena OTT KPK

by REDAKSI
Januari 10, 2026
in BERITA TERBARU, NEWS

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan respons resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap salah satu pegawainya di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Utara.

Dalam operasi tersebut, aparat antirasuah disebut mengamankan barang bukti berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah serta sejumlah mata uang asing. Proses hukum atas perkara ini saat ini masih berada dalam penanganan KPK.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, menegaskan bahwa institusinya menghormati sepenuhnya kewenangan KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

BacaJuga

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

Kemenkeu Resmi Buka Rekening Kas Negara dalam Yuan

Menteri ESDM: Indonesia Tidak Hanya Terima Investasi dari China Namun Harus Kuasai Teknologi dan Buka Lapangan Kerja

AI Hilangkan 92 Juta Lapangan Kerja Namun Ciptakan 170 Juta Lapangan Kerja

Ia menyampaikan bahwa DJP menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan serta tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. DJP menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” ujar Rosmauli di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Lebih lanjut, DJP memastikan akan bersikap terbuka dan kooperatif dalam mendukung proses penyidikan. Seluruh data dan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum, kata dia, akan disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rosmauli juga menegaskan bahwa pimpinan DJP tidak akan memberi ruang toleransi terhadap praktik penyalahgunaan wewenang yang mencederai integritas lembaga dan kepercayaan publik.

Selain proses hukum, DJP menyiapkan langkah penegakan disiplin internal. Jika nantinya terbukti terjadi pelanggaran pidana maupun kode etik, sanksi tegas hingga pemberhentian akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terlibat.

“Apabila terbukti bersalah, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian terhadap pegawai atau pejabat yang terlibat,” pungkas Rosmauli.

Komentar
Share22Tweet14SendShareShare4Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

ASPEK.ID, MALUKU BARAtlT DAYA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 melanda Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Sabtu (21/11/2026)....

72 Siswa di Duren Sawit Diduga Keracunan MBG

BGN: 2.000 Sekolah Elite Tidak Lagi Terima MBG

ASPEK.ID, JAKARTA -Sebanyak 2.000 sekolah elite tidak lagi menerima program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi...

Jusuf Kalla: 10 Orang Kaya, 1 Muslim

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

ASPEK.ID, JAKARTA- Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengajak politisi dan pemimpin bangsa untuk berpikir sebagai negarawan...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In