ASPEK.ID, JAKARTA – Kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam meningkatkan kemampuan generasi muda memahami, mengevaluasi, dan mengelola informasi. Data PISA 2022 menunjukkan skor membaca siswa Indonesia berusia 15 tahun mencapai 359 poin, masih jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 476 poin.
Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut menjadi salah satu indikator tantangan literasi Indonesia. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional 2024 meningkat menjadi 73,52 dari 69,42 pada 2023 dan melampaui target 71,4, sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) 2024 mencapai 72,44.
Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan, literasi berkaitan dengan daya saing generasi muda, termasuk kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi persoalan, dan mengelola informasi. Hal tersebut disampaikan setelah Adela melakukan kunjungan kerja spesifik bidang perpustakaan dan literasi Komisi X DPR RI di Jawa Timur.
“Untuk dapat meningkatkan literasi generasi muda, diperlukan berbagai dukungan dari berbagai pihak, baik pusat, daerah sampai dengan desa/kelurahan dan masyarakat. Selain itu dukungan penganggaran, ketersediaan SDM Pengelola perpustakaan, ketersediaan dan keterjangkauan buku-buku penopang literasi, pengembangan komunitas baca masyarakat, serta transformasi perpustakaan penting dilakukan,” kata Adela, Senin (24/8/2026).
Dari sisi sarana dan prasarana, hingga 2024 tercatat sekitar 219.415 perpustakaan di Indonesia. Namun, distribusinya masih belum merata. Sekitar 44,49 persen perpustakaan berada di Pulau Jawa, sedangkan Papua hanya sekitar 1,21 persen dan Maluku sekitar 1,78 persen.
“Ketimpangan distributif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi nasional juga harus menyasar dan merata ke seluruh perpustakaan daerah, desa/kelurahan, komunitas, serta wilayah 3T,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.
Menurut Adela, pemerataan perpustakaan perlu disertai dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Penguatan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Untuk meningkatkan kualitas literasi dan kualitas SDM generasi muda, diperlukan dukungan anggaran yang memadai bagi Perpustakaan Nasional. Komisi X DPR RI terus berkomitmen mendorong dan berupaya memenuhi kebutuhan anggaran yang memadai tersebut,” ujar Adela.
Selain infrastruktur dan anggaran, ketersediaan serta kompetensi tenaga perpustakaan menjadi perhatian. Perpustakaan Nasional mencatat hingga 2026 sebanyak 5.565 pustakawan telah dinyatakan kompeten melalui sertifikasi.
“Untuk meningkatkan literasi bagi generasi muda di Indonesia, diperlukan upaya yang sistematis dan terencana, yaitu selain aspek pengembangan budaya membaca dilakukan melalui Perpustakaan, juga diperlukan pengembagan literasi dengan memasukkan agenda literasi didalam kurikulum pembelajara di sekolah-sekolah dan kampus,” ujar Adela.
