Problem klasik DKI Jakarta adalah penyediaan air bersih. Puluhan tahun problem ini tak kunjung terpecahkan. Penambahan kapasitas penyediaan air bersih dari tahun ke tahun tidak cukup besar untuk memenuhi lonjakan kebutuhan yang selalu ada.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ada, sampai 2021 baru memproduksi 20,75 m3 /detik dan menjangkau 907 ribu pelanggan.
Keterbatasan sumber air baku membuat produksi air bersih di Jakarta sulit digenjot lebih tinggi lagi. Sungai-sungai yang mengalir melewati Jakarta sudah terlalu tercemar sehingga hanya dapat menyumbang 6 persen dari kebutuhan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta.
Sebagian besar pasokan air baku, sebagaimana dilansir dari laman Indonesia.go.id, datang dari Bendungan Jatiluhur. Sepanjang 2013–2019, menurut Portal Statistik DKI Jakarta, kenaikan produksi air bersih PDAM rata-rata hanya 1,7 persen per tahun.
Padahal, dengan jumlah penduduk yang terus saja bertambah dan kini mencapai sekitar 11 juta jiwa, ada terdapat sekitar 2,5 juta unit hunian di wilayah Jakarta yang perlu mendapat pasokan air bersih.
Termasuk di dalamnya ribuan unit hunian dari tower-tower apartemen dan rumah susun. Hunian ini menyumbang 85 persen dari jumlah seluruh pelanggan, tapi hanya mengonsumsi 55 persen produksi PDAM.
Porsi 45 persen lainnya mengalir ke perkantoran swasta dan pemerintah, pusat-pusat niaga, ruko, rumah makan, hotel, serta bangunan lainnya.
Sebagian warga Jakarta, juga perkantoran, hotel dan bangunan komersial, mengandalkan pasokan air tanah. Apa pun kualitasnya. Situasi ini tak bisa dibiarkan berkepanjangan.
Fenomena subsidensi (amblesnya permukaan tanah) di kawasan utara Jakarta, yang berlangsung dengan laju 7 cm per tahun, adalah buah dari eksploitasi terhadap air tanah selama puluhan tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan diperlukan pasokan air baku yang besar, agar PDAM DKI Jakarta dapat meningkatkan produksinya sampai 33,750 m3/detik pada 2030.
Dengan jumlah itu, cakupan layanan PDAM bisa mencapai 100 persen. Persoalannya, dari mana sumber air baku untuk produksi 13.000 lier atau 13 m3/detik air bersih itu.
Kebuntuan itu mulai terpecahkan, setidaknya untuk sebagian, ketika pada 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mewakili pemerintah pusat, dan Pemprov DKI duduk satu meja serta menyepakati skema tambahan air baku dari dua sumber.
Yang pertama SPAM Jatiluhur dan kedua SPAM Bendungan Karian, Lebak, Banten, yang kini masih dalam penyelesaian. Semuanya dalam skema bisnis dan kontraknya sudah diteken.
Skema itu kini telah bergulir. Pembangunan kedua SPAM itu telah dimulai. Mengutip rilis berita dari Kementerian PUPR edisi awal Maret 2022.
Menteri Basuki Hadimuljono menjanjikan bahwa SPAM Regional Jatiluhur itu mampu menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa. Tak semuanya di Jakarta. Sebagian akan didistribusikan ke Bekasi dan Karawang.
SPAM itu tak dibiayai oleh APBN melainkan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Investasi oleh swasta melalui konsorsium yang dibentuk BUMN atau BUMD.
Skema KPBU untuk air minum itu bukan yang pertama dilakukan. Menteri Basuki menyebut, SPAM Umbulan di Semarang dan SPAM di Bandar Lampung dioperasikan dengan skema KPBU ini, dan Kementerian PUPR menjadi pelaksana pembangunan konstruksinya.
“Ini sumbangan yang tidak sedikit, melayani kebutuhan air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik. Dengan KPBU ini banyak yang ikut mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” tutur Menteri Basuki.
Penandatanganan perjanjian KPBU pembangunan dua SPAM tersebut telah dilaksanakan di tahun 2021. Proyek SPAM Regional Jatiluhur I diprakarsai Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi Rp1,7 triliun.
Masa kerja sama 30 tahunan. Konstruksinya dimulai Januari 2022 dan ditargetkan rampung Juni 2024. Setelah masa kerja selesai, SPAM menjadi milik negara.
Untuk SPAM Karian-Serpong diprakarsai oleh Konsorsium Korean Water Resources Corporation (K-Water)-PT Adhi Karya (Persero) Tbk-LG International.
Setelah melalui proses lelang, maka telah diterbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang (letter of award/LoA) pada Konsorsium Pemrakarsa sebagai pemenang lelang. Konsorsium kemudian membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yaitu PT Karian Water Services.
Nilai investasi proyek KPBU SPAM Karian-Serpong sebesar Rp2,43 trilliun, dengan masa kerja sama 33 tahun, terdiri dari 3 tahun masa kontruksi dan 30 tahun masa operasi. Pekerjaan konstruksinya akan dimulai pada Mei 2022 sampai dengan Oktober 2024.
Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong nantinya dapat menyediakan air minum curah sebesar 4.600 liter/detik ke wilayah, yakni Provinsi DKI Jakarta sebesar 3.200 liter per detik, Kota Tangerang sebesar 750 liter per detik, dan Kota Tangerang Selatan 650 liter per detik.
SPAM Karian-Serpong ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 368.000 sambungan rumah (SR) untuk memberi layanan air minum kepada sekitar 1,8 juta jiwa.
Dengan dua SPAM baru itu setidaknya akan ada bonus 5.000 liter/detik air bersih yang mengalir ke Kota Jakarta, dan bisa memenuhi kebutuhan sekitar 2,1 juta jiwa pada 2024. Jumlah yang besar dan patut disyukuri. Setidaknya, eksploitasi air tanah akan jauh berkurang.
