ASPEK.ID, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan penolakannya terhadap wacana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, langkah yang lebih mendesak bukan memangkas subsidi, melainkan memastikan bantuan energi benar-benar tepat sasaran, khususnya pada distribusi LPG 3 kilogram.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted,” katanya kepada wartawan di kompleks parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (6/4).
Said menilai kebocoran subsidi masih terjadi cukup besar. Dari total sekitar 8,6 juta penerima, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai benar-benar sesuai kriteria. Artinya, terdapat potensi pemborosan anggaran yang perlu diperbaiki melalui sistem distribusi yang lebih ketat.
Ia mendorong pemerintah mengadopsi mekanisme verifikasi berbasis biometrik, seperti sidik jari atau retina mata, guna memastikan hanya masyarakat berhak yang menerima subsidi.
“Caranya, bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah, berulang kali saya bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata, bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” jelasnya.
Di tengah kenaikan harga energi global, Said mengakui tekanan ekonomi dirasakan luas. Namun, ia menolak jika solusi yang diambil justru mengorbankan kelompok rentan.
“Kalau soal beban-membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa kok yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong,” tegasnya.
Sebagai alternatif, ia menyarankan pemerintah mengevaluasi harga BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap penyesuaian tetap mempertimbangkan dampak inflasi.
“Kalau mau diotak-atik, yang sudah dijual di pasar yang ke harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoir-nya, inflasinya. Karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatan lah. Jangan kemudian BBM, begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot, seakan-akan besok langit akan runtuh,” jelas Said.
Sikap ini menegaskan garis kebijakan DPR: menjaga perlindungan terhadap masyarakat kecil, sembari mendorong efisiensi distribusi subsidi agar tidak salah sasaran. []
