ASPEK.ID, JAKARTA – Holding BUMN farmasi mendapat penugasan dalam memastikan suplai dan pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang bekerja sama dengan BUMN dan swasta.
Pelaksanaan vaksinasi gotong royong tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menjelaskan alur proses program vaksin gotong royong saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).
Disebutkan dia, sesuai peraturan Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM), semua perusahaan yang akan terlibat dalam distribusi harus memiliki standarisasi yang disebut dengan CDOB atau cara distribusi obat yang baik dan benar.
Proses distribusi akan dilakukan Bio Farma sendiri atau kerja sama dengan distributor lain yang memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikat CDOB.
Kemudian, jumlah vaksin yang didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan dari badan hukum atau badan usaha yang terlibat dalam program gotong royong vaksin.
“Vaksin ini segmen badan usaha atau hukum yang membayarkan vaksin untuk untuk karyawannya sehingga karyawannya tidak membayar sama sekali,” kata Honesti.
Honesti menjelaskan terkait alur proses program vaksin gotong royong, holding BUMN farmasi bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kata Honesti, sebagaimana dilansir Republika, Kadin akan melakukan registrasi terhadap badan usaha yang ada di Indonesia dan mendata jumlah kebutuhan vaksinasi untuk kebutuhan vaksin gotong royong tersebut.
Nantinya, data Kadin akan diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menentukan jumlah total dari suplai yang harus diberikan kepada badan usaha.
“Kemudian, Kemenkes akan menginfokan kepada Bio Farma untuk melakukan proses distribusi dan nantinya juga melakukan proses vaksinasi yang dilakukan bersama-sama dengan faskes,” ucap Honesti.
Honesti menegaskan, faskes yang melaksanakan program vaksinasi gotong royong tidak terlibat dalam program vaksinasi pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Alur layanannya dari badan usaha akan memberikan data lengkapnya ke Kadin, nanti kita melakukan semacam konsolidasi dan kita berikan kepada Kemenkes. Kalau sudah fix nanti setiap karyawan akan mendapatkan pengingat tentang kapan mereka akan mendapatkan vaksin dan juga lokasinya,” lanjut Honesti.
Honesti mengatakan proses vaksinasi gotong royong bisa dilakukan di faskes milik perusahaan atau menggunakan faskes dari BUMN farmasi dan jaringannya jika perusahaan tidak mempunyai faskes sendiri.
“Artinya ada petugas vaksinator yang akan datang ke tempat mereka dan akan melakukan vaksinasi secara massal,” ucap Honesti.
Honesti menambahkan jenis vaksin gotong royong juga berbeda dengan jenis vaksin pada program vaksinasi pemerintah. Holding BUMN farmasi, lanjut Honesti, telah melakukan proses komunikasi dan negosiasi dengan dua pengembang vaksin yakni Sinopharm dari Cina dan Moderna dari Amerika Serikat (AS).
Kata Honesti, Sinopharm telah menyampaikan komitmen untuk memasok vaksin sebanyak 15 juta dosis pada kuartal II tahun ini melalui Kimia Farma.
“Sinopharm juga siap menambah 15 juta dosis vaksin lagi jika dibutuhkan,” kata Honesti.
Sementara Moderna, ucap Honesti, siap memasok 5,2 juta dosis vaksin pada kuartal III 2021 melalui Bio Farma.
