Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah digelar di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).
Dalam kesempatan tersebut, sembilan fraksi yang bernaung di Komisi VI DPR RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji selaku pemimpin sidang memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini menjadi dasar yang membuat usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI.
Terlebih, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.
Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP, Haris Turino yang menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp279,7 T selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN sebesar Rp226,1 T.
“Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP.
“Dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN,” ujar Haris.
Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB.
Melalui juru bicara PKN, Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN.
