Menteri BUMN Erick Thohir menyebut selama tiga tahun menjabat telah menurunkan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 19,4 persen atau Rp93 triliun menjadi Rp407 triliun.
“Berkat dorongan dari kami dan pengawasan dari Komisi VI, utang PLN sekitar Rp500 triliun ketika kita sama-sama mulai melakukan transformasi, sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp407 triliun, selama hampir tiga tahun,” jelasnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Rabu (21/9/2022).
Menurutnya, selama periode 2020–2022 terjadi percepatan pembayaran dan pelunasan agar PLN bisa siap bertransformasi menghadapi industri hijau dan kehidupan masyarakat di dunia digital saat ini. Dia menegaskan percepatan pembayaran utang tersebut sebagai bagian dari menyehatkan arus kas PLN, sehingga pelayanan tetap dapat menjadi prioritas perusahaan.
PLN mendapatkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10 triliun pada 2023. PMN tersebut lanjutnya, harus dipastikan sesuai peruntukannya agar masyarakat di wilayah tertinggal mendapatkan akses listrik.
“Jadi kalau masyarakat di perkotaan mendapatkan akses kelistrikan dan industri juga di masyarakat pedesaan juga harus dapat hak yang sama,” katanya.
Listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan sebagai bagian dari progres digitalisasi akses pendidikan dan bagian kesejahteraan masyarakat, UMKM, bekerja, berdagang, belajar membutuhkan ini digitalisasi.
“Di PLN untuk pembentukan holding dan sub holding yang baru saja terjadi. Kami mencoba merapikan mana yang PSO mana yang aksi korporasi,” pintanya.
