ASPEK.ID, CILACAP – Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jawa Tengah Prof. Icuk Rangga Bawono, menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turun langsung mendengarkan persoalan nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai pendekatan yang baik untuk memahami kebutuhan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar dialog dan peninjauan lapangan tersebut diikuti langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
“Kami memandang bahwa pendekatan tersebut cukup baik apabila ditindaklanjuti dengan implementasi yang bisa dikerjasamakan dengan stakeholder terkait,” ujar Icuk, Selasa (27/10/2026).
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja pada Senin (26/10/2026), Gibran berdialog dengan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Cilacap.
Dalam dialog tersebut, nelayan menyampaikan sejumlah persoalan, terutama terkait keterbatasan kuota dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut serta pendangkalan alur Sungai Kaliyasa yang menghambat aktivitas kapal perikanan.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Gibran juga meninjau langsung kondisi alur Sungai Kaliyasa dan kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
Menurut Icuk, kehadiran Wapres secara langsung memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat untuk memahami persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat daerah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat.
“Tidak hanya berhenti sampai dengan mendengar langsung persoalan nelayan dan masyarakat di Kabupaten Cilacap, tapi harus ada implementasinya. Tindak lanjutnya seperti apa, kerja sama apa yang bisa digalang dengan masyarakat sehingga bisa mempercepat penyelesaian persoalan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Icuk juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, keterlibatan kementerian dan BUMN dalam rangkaian kunjungan Wapres dinilai dapat membuka alternatif kerja sama untuk mempercepat penanganan persoalan di daerah.
“Oleh karena itu, harapannya dengan adanya kunjungan Wapres bersama stakeholder itu bisa mengatasi permasalahan dan mempercepat penyelesaian permasalahan di daerah,” katanya.
