ASPEK.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam upacara Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk membicarakan berbagai persoalan strategis bangsa.
Menurut Hasto, kehadiran Megawati dalam upacara tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ia menyebut hubungan personal yang baik antara Megawati dan Prabowo menjadi modal penting dalam membangun komunikasi mengenai masa depan Indonesia.
“Tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6).
“Beliau adalah Presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo,” sambungnya.
Hasto berharap pertemuan keduanya tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan juga menghasilkan pembahasan mendalam terkait arah pembangunan dan masa depan bangsa.
“Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasto menegaskan pertemuan Megawati dan Prabowo tidak mengubah posisi politik PDIP. Ia mengatakan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi secara formal.
Menurut dia, PDIP tetap menjalankan fungsi penyeimbang dalam demokrasi, sebagaimana juga dihormati oleh Prabowo.
“Kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang,” jelas Hasto.
Ia lalu menyinggung pentingnya mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi. Hasto menilai kritik terhadap pemerintah harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
“Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik,” tuturnya.
“Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik. Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan-masukan suara kritis jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet ya di dalam hukum,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bagi PDIP tidak hanya dimaknai dari sisi sejarah, tetapi juga sebagai pengingat terhadap nilai-nilai keberpihakan kepada rakyat kecil.
Ia menyebut Pancasila lahir dari pergulatan pemikiran yang berpihak kepada petani, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketimpangan ekonomi.
“Pancasila itu berpihak dari narasi falsafah manusia yang diambil dari kaum Marhaen, rakyat petani, buruh, nelayan, mereka yang miskin dan yang menjadi korban dari sistem kapitalisme global,” imbuh Hasto.
“Arahan Ibu Ketua Umum sangat jelas bahwa memperingati Pancasila bukan dilihat dari aspek historisnya semata, tapi memahami seluruh falsafahnya, narasi dan spirit pembebasan. Karena Pancasila itu lahir sebagai suatu kontemplasi ideologis terhadap harapan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati,” pungkasnya. []
