Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki fase yang semakin matang. Berbagai infrastruktur strategis menunjukkan progres yang sangat signifikan. Jalan Tol IKN Segmen 5B ruas Jembatan Pulau Balang–Simpang Riko telah mencapai sekitar 96,24 persen hingga Mei 2026, sementara Tol Segmen 3A-2 Karangjoang–KKT Kariangau telah mencapai sekitar 88,35 persen. Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), rata-rata pembangunan tujuh paket Jalan 1B–1C juga telah mencapai sekitar 99 persen, menandakan konektivitas kawasan pemerintahan, pendidikan, permukiman, dan pelayanan publik hampir sepenuhnya siap.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN bukan lagi sekadar gagasan, melainkan telah bergerak menjadi realitas pembangunan nasional. Namun demikian, keberhasilan proyek strategis tidak boleh hanya diukur melalui persentase penyelesaian fisik. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu diwujudkan sesuai tujuan konstitusionalnya, dikelola secara transparan, berkelanjutan, memiliki legitimasi publik, serta menghasilkan manfaat nyata bagi pemerataan pembangunan Indonesia.
Konsep IKN Memiliki Fondasi Hukum dan Perencanaan yang Kuat
Dari perspektif politik hukum, pembangunan IKN memiliki legitimasi yang jelas. Dasarnya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara juncto Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut menjadi dasar pembentukan kelembagaan, tata ruang, pembiayaan, pembangunan kawasan, hingga arah transformasi pemerintahan nasional.
Secara konseptual, IKN dirancang bukan sekadar memindahkan pusat administrasi negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Lebih dari itu, IKN merupakan instrumen transformasi nasional yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat integrasi wilayah Indonesia, sekaligus membangun kota pemerintahan yang cerdas (smart city), hijau (forest city), tangguh terhadap perubahan iklim, serta berbasis pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, secara akademis dapat dikatakan bahwa konsep pembangunan IKN memiliki landasan yang kuat. Persoalan utama ke depan bukan lagi pada substansi gagasan, melainkan pada konsistensi implementasinya. Sebab, kualitas sebuah kebijakan publik pada akhirnya ditentukan oleh kualitas pelaksanaan, bukan semata oleh kualitas perumusannya.
Pengawasan Publik Harus Dimulai dari Pemahaman yang Utuh
Dalam ilmu kebijakan publik, pengawasan masyarakat yang efektif selalu diawali oleh literasi publik yang memadai. Sulit mengawal sebuah kebijakan apabila masyarakat tidak memahami tujuan, indikator keberhasilan, maupun dasar hukum yang melandasinya.
Karena itu, masyarakat perlu memahami secara menyeluruh konsep pembangunan IKN sebagaimana diatur dalam undang-undang serta berbagai regulasi pelaksanaannya. Pemahaman tersebut meliputi arah pembangunan, tahapan pelaksanaan, sistem pembiayaan, tata kelola kawasan, perlindungan lingkungan, hingga target pembangunan jangka panjang.
Di sinilah media memiliki fungsi strategis sebagai institusi demokrasi. Media tidak cukup hanya menyampaikan perkembangan pembangunan atau mengangkat polemik yang muncul, tetapi juga harus menjadi ruang edukasi publik melalui diseminasi informasi yang utuh, akurat, dan berbasis data.
Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap konsep pembangunan IKN, semakin berkualitas pula partisipasi publik dalam mengawal implementasinya. Kritik yang lahir akan menjadi kritik yang konstruktif, sementara dukungan yang diberikan juga didasarkan pada pemahaman, bukan sekadar sentimen.
Tantangan Besar Selalu Mengiringi Proyek Besar Bangsa
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa proyek-proyek strategis nasional hampir selalu menghadapi tantangan multidimensi. Tantangan tersebut dapat berupa persoalan pembiayaan, birokrasi, kesiapan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, hingga perubahan geopolitik internasional.
Dalam perspektif hubungan internasional, kompetisi antarnegara tidak hanya berlangsung dalam bidang ekonomi dan pertahanan, tetapi juga melalui perebutan pengaruh informasi, pembentukan opini publik, dan narasi strategis. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki literasi informasi yang baik agar mampu membedakan kritik yang konstruktif dengan narasi yang tidak berbasis fakta atau bahkan berpotensi menjadi bagian dari kepentingan pihak tertentu.
Pernyataan tersebut bukan berarti setiap kritik harus dipandang negatif. Sebaliknya, kritik merupakan elemen penting dalam demokrasi. Namun kritik yang sehat adalah kritik yang dibangun di atas data, analisis, dan itikad memperbaiki kebijakan, bukan sekadar membangun pesimisme atau memperuncing polarisasi.
Semakin besar proyek pembangunan suatu bangsa, semakin besar pula kebutuhan akan persatuan nasional. Karena itu, masyarakat tidak boleh mudah terpecah oleh informasi yang belum terverifikasi ataupun narasi yang melemahkan semangat kolektif bangsa.
IKN Merupakan Proyek Bangsa
Pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang telah memperoleh legitimasi hukum. Oleh sebab itu, perhatian terhadap keberhasilannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Presiden atau pemerintah pusat.
Seluruh lembaga tinggi negara, lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media massa, organisasi kemasyarakatan, komunitas profesional, hingga masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pembangunan sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Pengawasan yang objektif, transparansi yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, serta kritik yang berbasis fakta merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Semakin luas keterlibatan publik, semakin besar peluang keberhasilan pembangunan.
Kenegarawanan Berbasis Pancasila
Proyek sebesar IKN memerlukan cara berpikir kenegarawanan, bukan sekadar cara berpikir politik jangka pendek. Nilai-nilai Pancasila memberikan fondasi moral bagi pembangunan nasional melalui semangat persatuan, musyawarah, keadilan sosial, gotong royong, serta penempatan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Dalam perspektif tersebut, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari berdirinya gedung-gedung pemerintahan atau selesainya jaringan jalan dan infrastruktur. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika IKN mampu menjadi simbol transformasi tata kelola pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan daya saing nasional, serta memperkuat persatuan Indonesia.
IKN merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan dinikmati lintas generasi. Oleh karena itu, optimisme harus tetap dipelihara, tetapi optimisme tersebut harus berjalan seiring dengan pengawasan yang objektif, transparansi yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif seluruh elemen bangsa.
Keberhasilan IKN bukan hanya menjadi keberhasilan pemerintah, melainkan menjadi keberhasilan Indonesia dalam membuktikan bahwa bangsa ini mampu merancang, membangun, mengawal, dan mewariskan sebuah pusat pemerintahan modern yang berpijak pada konstitusi, ilmu pengetahuan, tata kelola yang baik, dan nilai-nilai luhur Pancasila.
PENULIS: ARI SUPIT
(Forum Bersama Ibu Kota Nusantara)
