Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah opsi penutupan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan memastikan persaingan maskapai domestik tetap berjalan tanpa adanya monopoli oleh salah satu grup maskapai.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan saat ini dengan terbitnya Undang–Undang Cipta Kerja (UUCK) telah mempermudah pengusaha untuk mendirikan perusahaan penerbangan.
Terlebih dengan syarat kepemilikan pesawat. Lewat penyederhanaan proses tersebut dan pangsa pasar yang ada saat ini dia pun optimistis tak bakal ada monopoli ke depannya.
Sejak diterbitkannya UUCK, Novie menjelaskan telah menandatangani sejumlah izin usaha angkutan udara yang beragam. Mulai dari perusahaan yang bermodal kecil hingga yang besar. Namun, dia tidak memastikan jumlah perizinan yang telah diproses tersebut.
“Enggak ada isu [penutupan] Garuda, setahu saya enggak ada. Apalagi kalau untuk isu monopoli kalau sekarang kan udah ada UUCK. Jadi dipermudah siapaun yang ada di situ kita berikan kemudahan. Kalau kemudahan ada pasarnya ada, enggak ada monopoli,” ujarnya, Senin (1/11/2021).
Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maria Kristi menjelaskan dengan adanya UUCK terbaru ini, Kristi menekankan dengan memiliki 3 pesawat saja, perusahaan penerbangan sudah bisa terbang secara reguler.
Tak hanya itu, kemudahan lainnya saat ini adalah semua yang ingin mendirikan perusahaan penerbangan cukup ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga bisa membentuk perusahaan penerbangan.
“Kami memprediksikan nantinya akan tumbuh perusahaan penerbangan kecil-kecil di kemudian hari kalau Covid-19 nya sudah hilang,” ujarnya.
Maria memprediksikan tingkat permintaan penerbangan baru akan kembali ke kondisi seperti pada 2019. Untuk penerbangan internasional memang tidak akan sama persis seperti pada 2019.
“Untuk penerbangan domestik, saya yakin bisa tumbuh karena sekarang ini di Bali saja sehari sudah 15.000 penumpangnya. Kondisi itu mendekati sama dengan waktu sebelum Covid-19,” ungkapnya.
